Pergantian tampuk kepemimpinan di Kementerian Keuangan, dari sosok teknokrat kelas dunia seperti Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa (PYS), bukanlah sekadar pergeseran posisi biasa. Kepergian Sri Mulyani, yang dikenal sebagai simbol disiplin fiskal dan memiliki citra kuat di kancah internasional, tentu saja menimbulkan guncangan psikologis di pasar keuangan.
Purbaya Yudhi Sadewa hadir dengan nuansa yang berbeda. Beberapa pihak mungkin menilai retorika PYS terkesan arogan atau bahkan menyombongkan diri. Namun, di balik gaya komunikasinya yang tegas dan keras, terdapat strategi yang matang dan alasan mendasar yang patut dipahami.
Mengemban tugas menggantikan figur sekelas Sri Mulyani bukanlah perkara mudah. PYS menyadari sepenuhnya bahwa tanpa menunjukkan keyakinan dan ketegasan sejak awal, ia berisiko dicap lemah dan menjadi sasaran empuk kritik di ruang publik, termasuk media sosial.
Lebih dari sekadar fokus pada aspek fiskal dalam arti sempit, PYS melihat akar permasalahan ekonomi Indonesia yang lebih dalam: yaitu praktik perampokan sumber daya alam (SDA) yang telah berlangsung secara sistematis selama puluhan tahun. Ia secara tegas menyatakan perlunya memberantas praktik ilegal di sektor bea cukai serta aparat yang terlibat dalam permainan ekspor-impor.
"Fiskal yang bersumber dari pajak tidak akan mampu menyelesaikan seluruh persoalan. Yang paling krusial untuk dihentikan adalah praktik under-invoicing, manipulasi data ekspor, dan penyelundupan hasil bumi kita," tegasnya.
Praktik yang dimaksud adalah modus operandi yang sederhana namun dampaknya menghancurkan perekonomian negara. Sebagai contoh, ekspor komoditas yang seharusnya berjumlah 10 juta ton, dilaporkan hanya 5 juta ton. Akibatnya, separuh dari hasil bumi negara hilang dari catatan resmi, sementara devisa negara mengalir keluar negeri secara ilegal.
Dana hasil penjualan yang tidak dilaporkan ini kemudian disembunyikan melalui praktik under-reporting dan ditransfer ke luar negeri, seperti Singapura, atau negara lainnya. Kerugian negara mencapai triliunan rupiah, sementara rakyat dihadapkan pada beban pajak yang terus meningkat.
PYS memahami betul bahwa penutupan kebocoran fiskal ini akan secara signifikan meningkatkan penerimaan negara tanpa perlu menambah beban anggaran atau membebani masyarakat dengan pajak yang lebih tinggi.
Oleh karena itu, ia secara terbuka meminta dukungan penuh dari Presiden. Tanpa restu politik tertinggi, upaya pemberantasan mafia ekspor-impor yang telah mengakar kuat dan dilindungi oleh jaringan oligarki serta penguasa daerah akan mustahil tercapai.
Sikap tegas PYS yang berani ini niscaya akan menimbulkan banyak tantangan dan musuh. Para oligarki yang selama ini diuntungkan dari praktik-praktik kotor tersebut tentu tidak akan tinggal diam.
Namun, jika tekad untuk menjalankan reformasi ini benar-benar terwujud, Indonesia akan menuai hasil yang sangat signifikan: kekayaan alam bangsa pada akhirnya akan benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat, bukan hanya segelintir elite.
Tulisan ini ingin menegaskan bahwa gaya retorika yang terkesan arogan bukanlah inti dari persoalan. Substansi utamanya adalah perang melawan perampokan sumber daya alam bangsa. Inilah momentum krusial bagi Indonesia untuk menegakkan kedaulatan ekonomi sejati.
PYS saat ini sedang mempertaruhkan reputasi dan kariernya, ia pun menyadari betul risiko yang dihadapinya. Namun, jika upayanya ini berhasil, sejarah akan mencatatnya sebagai seorang menteri yang berani mengembalikan kekayaan bangsa ke pangkuan rakyatnya.