JournalNusantara.com - Pembangunan rekontruksi korban gempa 5,6 Mgt di Kabupaten Cianjur masih terus dipacu. Bencana alam yang terjadi 21 November 2022 silam tersebut telah meluluhlantakan wilayah Cianjur di beberapa kecamatan. Masyarakat tedampak selain kehilangan anggota keluarga juga tempat tinggal dengan jumlah terdampak hampir 75.000 rumah.
Baca Juga: Gelar Pelatihan Usaha, Ikhtiar NU Peduli Kemanusiaan Cianjur bagi Penyintas Gempa
"Saat kejadian saya dan rekan-rekan dari Gema Peta terjun kelapangan untuk memberikan bantuan sembako, membantu korban luka dan membereskan puing reruntuhan. Sedih rasanya melihat saudara kita termasuk anggota keluarga sendiri yang rumahnya ambruk sehingga harus tidur di persawahan, perkebunan bahkan di areal kuburan karena saat itu bantuan belum datang." Ujar Cepi Suryana Ketua DPD Gerakan Muda Pembela Tanah Air (Gema Peta) Kabupaten Cianjur.
Baca Juga: Bagaimana Menciptakan Peluang Usaha di Era Digital
"Setelah bantuan turun, kondisi dilapangan mulai membaik karena kebutuhan logistik kesehatan mulai didistribusikan. Banyaknya rumah terdampak dengan kategori rusak ringan, sedang dan berat direspon cepat oleh Presiden Jokowi dengan memberikan bantuan rusak ringan 15 Jt, Rusak Sedang 30 Jt dan rusak berat 60 jt. Uang tersebut tentunya harus dibangunkan tidak bisa dicairkan begitu saja". Tutur Cepi yang akrab dipanggil Aang Paw.
"Permasalahan mulai terjadi ketika proses pencairan bantuan harus melengkapi persyaratan administrasi. Banyak nya warga yang kehilangan dokumen keluarga membuat RT, RW dan Desa harus bersinergi agar proses dipermudah dan dipercepat sesuai intruksi Presiden. Kondisi psikologis menjadikan mereka ingin cepat mendapat bantuan. Hal inilah yang ditakutkan oleh saya, khawatir dengan embel-embel dipercepat ada pemotongan dengan dalih ganti bensin atau koordinasi oleh aparat desa atau RT". Tambah Cepi.
"Sistem pembangunan rumah terdampak yang dilakukan secara mandiri dengan proses 3 Kali pencairan sepertinya bisa menjadi peluang para oknum dilapangan untuk melakukan transaksional komitmen, karena setiap pengajuan pasti ada tanda tangan aparatur wilayah. Oleh sebab itu saya berharap agar pihak terkait seperti BNPB, DPRD melakukan pengawasan proses tersebut jangan sampai terjadi pemotongan Duit Gempa (Dugem)".
Baca Juga: Menunggu Sikap Politik PBNU Jelang Pilpres 2024
"Kalau ada yang tega memotong Dugem sama saja menghirup darah saudara sendiri. Jangan jadikan kewenangan menjadi alat pemerasan. Kita hitung sederhana bila bantuan kena potongan 100.000/Rmh x 75.000 rumah = 7.500.000.000. Bayangkan kalau dipotong lebih dari itu bahkan dipotong sampai jutaan. Berapa puluh milyar kerugian negara? Andai saja ada kejadian pemotongan uang gempa saya harap ditindak setegas-tegasnya karena itu termasuk penjahat kemanusiaan" Tutup Cepi dengan geram.***
Artikel Terkait
DPR RI Dukung penuh Program Kerja dan Anggaran BNN RI Tahun 2024
Fasilitasi Legalitas Wirausaha, Patriot Desa Harapkan Kemajuan Desa Songgom Kecamatan Gekbrong
Terus Diberi Harapan Palsu, Perwakilan Korban Dugaan Arisan Bodong Laporkan IYI ke Polrest Cianjur
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil Kukuhkan 4000 Petani Milenial, Mau Gabung?
Wagub Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum Buka Kejuaraan Bulu Tangkis Kapolda Jabar Cup IV di Kota Tasikmala
Polres Karawang Ringkus Komplotan Pencuri Kabel dan Baut Kereta Cepat Jakarta Bandung
Menunggu Sikap Politik PBNU Jelang Pilpres 2024
Gelar Pelatihan Usaha, Ikhtiar NU Peduli Kemanusiaan Cianjur bagi Penyintas Gempa
Adakah Ilmu Matematika dalam Qur'an?
Bagaimana Menciptakan Peluang Usaha di Era Digital