”Unsur PPA akan menjadi perhatian yang sangat penting untuk direktorat ini,” ujarnya.
Kementerian PPPA bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyepakati percepatan pembentukan Direktorat PPA dan TPPO.
Hal itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pencegahan TPPO pada 30 Mei 2023.
Baca Juga: Pabrik AQUA Sabet Penghargaan Top CSR Award 2023
Rencananya, Direktorat PPA dan TPPO akan menangani lima subdirektorat. Yakni kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, TPPO dalam negeri, TPPO wilayah Asia Timur dan Tenggara, serta TPPO di luar wilayah Asia Timur dan Tenggara.
Sebelumnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengungkapkan, dengan adanya direktorat tersebut, jumlah personel pun akan kian bertambah.
Saat ini di Markas Besar (Mabes) Polri isu TPPO ditangani 38 personel. Apabila dibentuk direktorat baru, minimal akan ada 126 personel yang mengawal.
Baca Juga: 374 Jemaah Haji Asal Cianjur Diberangkatkan
”Harapan kita, struktur ini akan jauh menjadi lebih kuat dan hasilnya lebih maksimal,” katanya.
Dalam dua tahun terakhir, ribuan WNI dilaporkan menjadi korban TPPO di bisnis online scamming di luar negeri.
Bukan hanya tak digaji, di sana mereka juga mengalami kekerasan jika tak mencapai target.
