MALARI (Malapetaka Lima Belas Januari)

Journalnusantara.com, Jakarta - Peristiwa Malari atau Malapetaka Lima Belas Januari pecah di Jakarta pada tahun 1974, bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, ke Indonesia. Saat itu, gelombang demonstrasi anti-investasi asing tengah memuncak, khususnya dari kalangan mahasiswa.

Pada 15 Januari 1974, para mahasiswa menggelar aksi long march dari kampus Universitas Indonesia (UI) di Salemba menuju Universitas Trisakti di Jalan Kiai Tapa. Namun, di tengah aksi tersebut, kerusuhan pecah di berbagai titik, termasuk kawasan Senen.

Letnan Jenderal Charis Suhud, Kepala Gabungan Intel Pertahanan Keamanan (Hankam), dalam Catatan Seorang Prajurit (2004:238–239), menyebut bahwa mahasiswa telah diingatkan agar tidak keluar dari kampus. Namun saat mereka turun ke jalan, kerumunan warga yang awalnya hanya menonton turut bergabung. Barisan mahasiswa utama menuju Monas, sementara sebagian massa bergerak ke Pasar Senen dengan tujuan merusak, menjarah, dan membakar.

Dalam kerusuhan itu, banyak sepeda motor buatan Jepang dibakar. Pasar Senen pun menjadi titik kerusuhan paling parah. Jusuf Wanandi dalam Menyibak Tabir Orde Baru menyatakan, masyarakat miskin di sekitar kawasan Senen merusak dan membakar gedung-gedung, mobil-mobil, serta menjarah toko. Bahkan sejumlah tempat mandi uap (steambath) ikut dibakar.

Hariman Siregar, pemimpin gerakan mahasiswa, tak mampu mengendalikan situasi. Kerusuhan tersebut tak hanya menggagalkan aksi, tetapi juga mencoreng nama baik mahasiswa. Sebagian masyarakat menuding mahasiswa sebagai biang kerusuhan. Namun, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin, tidak menyalahkan mahasiswa.

“Waktu Malari meletus sampai ketika Pasar Senen dibakar, Jakarta memang genting sekali, sehingga kita tidak tahu siapa yang membakarnya. Tetapi saya yakin bukan mahasiswa. Ada kekuatan-kekuatan lain,” ungkapnya dalam Pers Bertanya, Bang Ali Menjawab. Ia bahkan menemui para mahasiswa untuk memperingatkan soal bahaya yang mengancam gerakan mereka.

Jenderal Soemitro, Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), dalam Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974, mengungkap bahwa peristiwa Malari terkait dengan lembaga studi serta Operasi Khusus (Opsus) yang dipimpin Mayor Jenderal Ali Moertopo. Ia mendapat informasi bahwa seorang anggota lembaga studi tersebut membagi-bagikan uang di kawasan Senen untuk menggerakkan massa, dengan tujuan menghancurkan gerakan mahasiswa, khususnya Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DMUI).

Lembaga studi yang dimaksud adalah Centre for Strategic and International Studies (CSIS), yang diasosiasikan dengan Ali Moertopo, Jusuf Wanandi, dan Sofjan Wanandi. Menurut pengakuan Jusuf Wanandi, usai peristiwa tersebut, ia dan keluarganya menjadi sasaran amarah massa dan terpaksa mengungsi ke rumah Menteri Penerangan Mashuri Saleh. Rumah Ali Moertopo dan Sudjono Hoemardani pun nyaris diserang massa, namun berhasil dicegah oleh Jenderal Soemitro.

Demonstran bahkan melampiaskan kemarahan mereka di depan markas CSIS dan menyebut Ali Moertopo sebagai “antek Jepang.” Jusuf Wanandi menceritakan bahwa Ali Moertopo sangat marah dengan tuduhan itu, sampai mengeluarkan pistolnya dan berkata kepadanya:

“Apa kamu takut?”
“Bukan seperti itu, Pak. Saya pernah dalam posisi mereka dan mereka sangat kuat. Kita bisa digilas mereka,” jawab Jusuf.

Jusuf Wanandi menyatakan bahwa ancaman dari mahasiswa saat itu nyata dan serius. Kodam Jaya yang dipimpin Mayjen Gustaf Hendrik Mantik bahkan meminta bantuan dari Kodam Siliwangi dan Kodam Diponegoro.

Menurut Soemitro, Opsus juga menggerakkan massa dari organisasi Gerakan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam (GUPPI), serta tukang becak dan preman Kramat, untuk melakukan pembakaran di Senen. “Terbakarlah Senen, huru-hara meledak di sana,” katanya.

Setelah Peristiwa Malari, perubahan besar terjadi dalam lingkaran kekuasaan Presiden Soeharto. Malari menjadi ajang "perang jenderal" antara Soemitro dan Ali Moertopo. Akibatnya, Opsus dan Asisten Pribadi Presiden (Aspri) dibubarkan. Ali Moertopo hanya menjabat sebagai Wakil Kepala BAKIN hingga 1978, lalu menjadi Menteri Penerangan (1978–1984). Sementara itu, karier militer Soemitro langsung tamat.