"Kami mendorong mahasiswa untuk mengorganisir diskusi, kajian, dan advokasi kebijakan berbasis riset guna melawan segala bentuk penyimpangan birokrasi," seru Arip. Selain itu, ia menegaskan pentingnya menolak normalisasi korupsi dalam politik praktis, termasuk dalam pemilihan kepala daerah dan legislatif.
Arip menegaskan bahwa pemerintahan yang bersih hanya bisa terwujud jika ada tekanan politik dari rakyat.
"Jika Presiden Prabowo gagal menegakkan janji reformasi birokrasi dan membersihkan pemerintahan dari praktik korupsi, maka mahasiswa akan turun ke jalan sebagai kekuatan moral yang tidak bisa dibungkam," pungkasnya.
Artikel Terkait
HPP Gabah dan Petani Gurem
Ternate dan Tidore, Dua Pulau di Maluku Utara Seperti Adik-Kakak
Tantangan Disrupsi Teknologi, PAC MDS RA Karangtengah Cianjur Sampaikan Pesan Penting untuk Seni Kaligrafi dalam Regenerasi Digital
Ramadan: Telaga di Padang Gersang
Mutiara Pagi: Keheningan (Bagian 1796)
Digitalisasi Pesantren
Pamor Sepeninggal Prabu Siliwangi dan Sunan Gunung Jati Cirebon
KAHMI Jabar Dukung Gubernur Dedi Mulyadi Relokasi Kawasan Puncak Cisarua, Bogor
Ratusan Siswa Ikuti Sanlat BKPRMI Cianjur: Membentuk Pemuda Religius yang Berkontribusi untuk Umat
Mutiara Pagi: Lantunan Firman Ilahi (Bagian 1797)