DEM Jabar Minta Presiden Evaluasi Menteri BUMN, Menteri ESDM dan BPH Migas

Journalnusantara.com, Jakarta - Kasus korupsi seperti tidak ada habisnya di negeri ini. Setelah publik dikagetkan dengan korupsi timah yang merugikan negara sekitar 300 Triliun, kini diawal tahun 2025 ini, rakyat harus kembali shock dengan kasus korupsi di Pertamina Patra Niaga.

Bahkan, jumlahnya lebih besar lagi yakni mencapai 193,7 Triliun pada tahun 2023. Jika dihitung secara kasar dengan asumsi kerugian tahunan mencapai Rp 193,7 triliun, maka total potensi kerugian selama lima tahun bisa mencapai Rp 968,5 triliun. Pasalnya, praktek itu disinyalir dilakukan selama 2018-2023. .

Menyikapi kasus yang telah mencoreng semangat pemberantasan korupsi ini, Ketua Dewan Energi Mahasiswa Jawa Barat (DEM Jabar) Muhamad Isa Idris meminta Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk mengevaluasi, Menteri BUMN, Menteri ESDM dan BPH Migas.

"Kalau ketiga lembaga ini tidak dievaluasi, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah makin rusak. Untuk itu presiden harus bergerak cepat agar kepercayaan publik bisa kembali pulih dan tentu untuk meningkatkan kinerja pemerintah juga," ungkap Isa dalam siaran persnya, Rabu (5/3/2025).

Isa menilai, selain jadi pihak yang harus ikut bertanggungjawab atas terjadinya korupsi di Pertamina, ketiga pejabat negara ini juga dinilai gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta program kerjanya.

Seperti halnya Menteri BUMN Erick Thohir yang menjabat sejak tahun 2019 hingga sekarang. Pada awal jabatannya, Erick Thohir mencetuskan beberapa program salah satunya yaitu akan melakukan bersih-bersih BUMN dengan fokus pada pemberantasan korupsi. Dan ini jelas gagal.

"Selain jadi Menteri BUMN, Erick Thohir juga memiliki beberapa jabatan lain yaitu Ketua Umum PSSI, Dewan Pengawas BPI Danantara, serta jabatan lainnya baik di dalam perintahan maupun di luar pemerintahan. Terlalu banyak jabatan tentu ini membuat pekerjaannya tidak maksimal," tegas Isa.

Adapun untuk Kementerian ESDM, Isa menilai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tidak menunjukan prestasi yang baik, bahkan cenderung selalu melakukan kontroversi, dan membuat kebijakan seenaknya saja tanpa melakukan penelitian, kajian dan mempersiapkan infrastrukturnya, sehingga merugikan rakyat.

"Pak Bahlil ini selain sering melakukan kontroversi juga rangkap jabatan dengan Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, jadi bagaimana bisa fokus kalau terlalu banyak jabatannya," ungkap Isa.

Lanjut Isa, selain dua Kementerian itu, lembaga lain yang harus segera dievaluasi yakni BPH Migas, yang memeiliki tugas dan fungsi melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan bahan bakar minyak dan gas.

"Saya rasa fungsi pengawasan ini tidak berjalan, jika melihat adanya kasus korupsi yang terjadi selama kurang lebih 5 tahun ini. Mana kinerja BPH Migas?. Kok bisa praktek korupsi di Pertamina terjadi sejak 2018, dan baru terungkap sekarang. Jangan-jangan negara ini memang dibangun di atas semangat korupsi, bukan semangat perjuangan," tegas Isa penuh emosi.(*)