Asosiasi Dosen Pergerakan Dialektika Keagamaan dan Kebangsaan

Pergulatan intelektual tentang dialektika agama dan negara, keagamaan dan kebangsaan, terus subur. Dosen PMII kerap mendapatkan tantangan yang kuat, dari kelompok yang tidak mensyukuri atas apa yang dilahirkan oleh the founding father bangsa ini.

Keberaniannya sering di uji ketika berhadapan dengan kelompok tersebut. Antara kepentingan idiologi bangsa dan pragmatisme dunia pendidikan tinggi saling berkelindan. Kebutuhan manusia cerdas dan profesional kadang mengalahkan kepentingan idiologi kebangsaan. Lahirnya ADP menjadi energi untuk melakukan counter bahkan melawan atas idiologi-idiologi yang mengancam keutuhan Pancasila dan NKRI.

Ketiga, Profesionalisme dan Kaderisasi Pergerakan. Perguruan Tinggi diyakini sebagai kawah candradimuka lahirnya para pemimpin dan profesional. Sumber Daya Manusia di produksi untuk kepentingan pembangunan. JIka PT berkualitas, maka akan lahir para pemimpin dan profesional yang berkualitas.

Birokrat, teknokrat dan konglomerat mestinya akan bagus jika lahir dari bangku kuliah yang bagus. Melalui proses penempaan yang baik, akan lahir diplomat, eksekutif, legislatif dan tokoh masyarakat dan agamawan yang baik. Dapat dikatakan kampus adalah institusi kaderisasi yang efektif lahirnya para profesional.

Pertanyaannya adalah apakah kepentingan jam'iyah PMII dan Nahdlatul Ulama di dunia akademik sudah benar-benar terpenuhi?. Bukankah kondisi riil masih timpang. Dosen PMII banyak yang berhomebase pada perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI), sementara yang berada pada PTU masih sangat terbatas.

Hal lain yang tak kalah penting adalah PMII berkeinginan agar para profesional yang lahir dari garba PT, adalah yang tidak semata-mata memiliki kepentingan profesional. Dia merupakan profil yang tertempa akan nilai-nilai kemanusiaan.

Jika menjadi intelektual maka lahir sebagai intelektual yang bukan di menara gading tetapi intelektual yang membumi akan problem-problem keumatan, sebagaimana harapan Antonio Gramci, sebagai intelektual organik.

Kalau jadi legislatif (DPR) maka DPR yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Menetapkan anggaran dan melahirkan produk-produk undang-undang dan perda yang berpihak kepada yang kurang mampu (mustadh'afin).

Kalau jadi penguasaha, maka akan lahir pengusaha yang tidak menumpuk kekayaaan untuk kepentingan pribadi an-sich. Tetapi berpikir harus mampu berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Penguasaha seperti haklnya sayyidina Usman Bib Affan.

Kalau produk PT lahir sebagai eksekutif (birokrat) maka akan lahir birokrat yang mampu melahirkan kebijakan dan program-program yang berpihak kepada yang lemah (mustadh'afin). Sehingga disparitas kemiskinan akan terurai dengan baik menjadi negara bangsa yang di cita-citakan.

Melalui Harlah ke-3 ADP menjadi sarana terbaik untuk melakukan refleksi mendalam akan tiga kepentingan di atas. Melakukan perenungan apakah eksistensi dosen pergerakan sudah optimal dalam melakukan peran-peran kaderisasi. Bukan malah sebaliknya tak berdaya ikut alur dunia pendidikan tinggi yang kurang berpihak kepada kepentingan rakyat.