Menyikapi gelombang protes tersebut, jajaran DPRD Kabupaten Cianjur akhirnya bersedia memfasilitasi perwakilan massa untuk menggelar forum audiensi.
Saat menyambut rombongan, perwakilan parlemen daerah dari Fraksi Partai Gerindra, Andri Surya Dinata, menyatakan bahwa instansinya belum bisa menentukan sikap maupun memberikan komentar berlebih sebelum memeriksa dokumen yang dibawa oleh pemuda tersebut.
"Saya belum membaca laporan resminya. Kami belum tahu persis poin-poin apa saja yang menjadi dasar tuduhan ini," ujar Andri usai pertemuan.
Dia menegaskan bahwa proses klarifikasi dan peninjauan kembali seluruh data yang ada merupakan prosedur wajib agar keputusan penanganan perkara nanti bertumpu pada fakta riil, bukan sekadar dugaan belaka.
Di samping itu, jajaran legislator berharap isu ini tidak langsung melahirkan salah paham atau tuduhan tak berdasar kepada anggota dewan yang dilaporkan sebelum ada pembuktian yang sah secara kelembagaan.
"Intinya, semuanya berawal dari laporan APPC secara resmi ke Sekretariat DPRD. Nanti dokumen itu yang akan kami pelajari bersama, dicari letak ketidaksesuaian atau kesalahannya di mana, baru kita ambil langkah selanjutnya," pungkas Andri.
Walaupun telah difasilitasi dalam ruang dialog dan dijanjikan adanya investigasi internal, Aliansi Pemuda Pergerakan Cianjur menegaskan tidak akan mengendurkan tekanan begitu saja.
Galih memastikan kelompoknya bakal terus mengawal ketat perjalanan kasus ini hingga tuntas dan benderang. Kelompok pemuda ini mengancam akan membawa gelombang massa yang jauh lebih masif jika DPRD bersama Sekretariat DPRD menunjukkan sikap abai atau lamban dalam merespons temuan tersebut.
"Ini soal integritas wakil rakyat dan penggunaan uang rakyat. Harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai ada anggaran yang cair tapi tidak ada kinerja nyata," imbuhnya.