Journalnusantara.com, Cianjur - Sebuah gerakan masyarakat sipil yang menamakan diri Gerakan Civil Society Cianjur hadir sebagai respons atas berbagai persoalan pembangunan di Kabupaten Cianjur.
Gerakan yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang peduli ini mendeklarasikan diri sebagai gerakan sosial yang terbuka dan independen, tanpa afiliasi dengan partai politik tertentu.
Sebagai langkah konkret, Gerakan Civil Society Cianjur telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
Posko ini berlokasi di dua tempat strategis, yaitu Kantor LBH C di Jl. Siti Bodedar (Kaum), Cianjur, dan Kantor Klinik Hukum di Jl. Siliwangi, Pasirhayam, Cianjur.
Pembukaan posko ini dilatarbelakangi oleh sorotan terhadap pengelolaan pemerintahan Cianjur yang dinilai kurang baik, termasuk dugaan kuat adanya intervensi ("Cawe-Cawe") dari keluarga Bupati.
Lebih lanjut, gerakan ini menyoroti dugaan penyalahgunaan wewenang Bupati Cianjur terkait penghapusan sejumlah mata anggaran penting yang telah disahkan dalam APBD 2025 dan Perda Nomor 10 Tahun 2024.
Anggaran yang dihapus tersebut meliputi sarana prasarana sosial, infrastruktur, serta dana sosial/hibah untuk bidang pendidikan dan keagamaan, yang jelas merugikan masyarakat penerima manfaat.
Selain itu, Gerakan Civil Society Cianjur juga menyoroti pelaksanaan program Gotong Royong (Gorol) yang telah dilaksanakan ratusan kali tanpa adanya transparansi sumber anggaran dan tanpa pembahasan yang jelas dengan DPRD Cianjur.
Melalui posko pengaduan ini, Gerakan Civil Society Cianjur berharap dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait kebijakan Bupati Cianjur.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Cianjur.
Gerakan ini mengajak seluruh masyarakat Cianjur yang memiliki keluhan atau aspirasi terkait kebijakan Bupati untuk mengunjungi posko pengaduan yang telah dibuka.
Gerakan Civil Society Cianjur berkomitmen untuk mendengarkan dan membantu masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka demi Cianjur yang lebih baik.
Artikel Terkait
Gubernur Jawa Timur Hadiri Sejumlah Agenda Strategis di Malang dan Surabaya
Mutiara Pagi: Asal Kau Mengerti (Bagian 1855)
Agama dan Strategi Pembangunan: Dialog Dai Tata Sukayat dengan Profesor Sejarah AS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MTS AL IKHWAN CIHEA 2025/2026: WUJUDKAN GENERASI UNGGUL BERAKHLAK MULIA
Santri dan Korupsi
Mutiara Pagi: Era Penampilan (Bagian 1856)
Sukmaji, Pensiunan PNS yang Menjerit Karena Diduga Jadi Korban Penipuan Kredit Fiktif
Mutiara Pagi: Kritik Boleh (Bagian 1857)
Partisipasi Publik dan Demokrasi
Mutiara Pagi: Tindakan Hari Ini (Bagian 1858)