TB Ace Hasan Syadzily Berharap Program PKH Bisa Turunkan Angka Stunting di KBB

JournalNusantara.com - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat sekaligus Wakli Ketua Komisi VIII DPR RI, TB. Ace Hasan Syadzily berharap angka stunting di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dapat diturunkan oleh Program Keluarga Harapan (PKH). Karena itu, para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memanfaatkan bantuan PKH sebagaimana mestinya.

Harapan itu disampaikan Tubagus Ace Hasan Syadzily dihadapan pendamping dan ratusan KPM PKH dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) KPM PKH di GOR Kandaga, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB). 

"Secara khusus datang ke Cipatat untuk memonitor dan mengevaluasi PKH dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos)." Ujar Tubagus Ace saat menyampaikan sambutannya. 

Baca Juga: Catatan Pertemuan Forum Negarawan Putaran Ke - 11 Dari Kompleks Kopassus Cijantung Jakarta

"PKH dianggarkan dan diawasi oleh Komisi VIII DPR. Tanpa persetujuan Komisi VIII DPR, tidak akan pernah ada PKH. Jadi, PKH merupakan program yang secara budgeting, kinerja, dan kebijakan dibahas bersama Komisi VIII DPR," kata Kang Ace.

Karena itu, ujar politisi Partai Golkar ini, PKH akan dilanjutkan atau tidak, tergantung Komisi VIII DPR. Jika Komisi VIII DPR tidak mau, PKH tidak dilanjutkan. Bahkan, Komisi VIII DPR dapat mengecil atau menambah besar anggarannya. Tergantung Komisi VIII DPR sebagai wakil rakyat yang memiliki kewenangan dalam membahas anggaran PKH.

"Jadi, pertanyaan saya ibu-ibu, pertanyaan utama saya adalah mau dilanjutkan atau tidak ini PKH?" tanya Kang Ace.

Pertanyaan itu dijawab serentak oleh para peserta, "Dilanjutkan! Gasken".

"Namun saya minta, bantuan PKH harus digunakan sebagaimana mestinya. Sebab, negara menggarkan dana sangat besar untuk PKH, yaitu, Rp29 triliun. Se-Indonesia, jumlah penerima PKH 10 juta keluarga," Tambahnya.

Tubagus Ace menuturkan, selain PKH, pemerintah dan Komisi VIII DPR juga menganggarkan dana untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menelan total anggaran se-Indonesia Rp45 triliun. Program BPNT diperuntukkan bagi 18,8 juta keluarga penerima masyarakat (KPM) dan disalurkan sebulan sekali.

Baca Juga: 10 Manfaat Konsumsi Edamame, Cek Disini

"Karena itu, saya ingin uang negara yang besar itu harus betul-betul efektif efisien, dan tepat guna, tepat sasaran, digunakan untuk mencapat tujuan PKH itu. Sesuai peruntukkannya. Dana PKH tidak boleh digunakan untuk hal-hal lain," Tegasnya.

Dalam kesempatan itu pria yang akrab dipanggil Kang Ace tersebut kembali menjelaskan tentang empat komponen PKH. Pertama komponen kesehatan, ibu hamil, menyusui, dan balita. Kedua, anak sekolah. Ketiga, kesejahteraan lansia, dan keempat disabilitas.