Oleh: Bey Arifin, Pengurus LKSPHK Presnas Ikapete
Menjelang momentum besar seperti Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), perbincangan tentang kepemimpinan kembali mengemuka. Banyak nama muncul, banyak strategi dimainkan, dan banyak kepentingan bergerak. Namun di tengah semua itu, ada satu pertanyaan mendasar yang sering luput: apakah pemimpin yang kita cari sudah selesai dengan dirinya sendiri?
Sebab dalam tradisi ulama, puncak kepemimpinan bukan terletak pada besarnya pengaruh, luasnya jaringan, atau kuatnya dukungan politik, tetapi pada kedalaman kerendahan hati. Pemimpin yang arif adalah pemimpin yang tidak menjadikan jabatan sebagai alat meninggikan diri, melainkan sebagai amanah untuk merendahkan ego demi kemaslahatan umat.
Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa penyakit terbesar manusia adalah hubb al-jah atau cinta pada kedudukan. Dari sinilah lahir ambisi yang sering menutup kejernihan hati. Ketika jabatan menjadi tujuan, maka kekuasaan mudah berubah menjadi alat kepentingan. Sebaliknya, ketika jabatan dipahami sebagai beban amanah, maka lahirlah kepemimpinan yang bijaksana.
Tradisi NU sejak awal dibangun oleh ulama-ulama besar yang memiliki satu karakter utama, yaitu tawadhu. Hadratussyeikh KH Hasyim Asy'ari mendirikan NU bukan untuk membangun kultus personal, melainkan untuk menjaga agama, tradisi, dan bangsa. Otoritas beliau lahir dari ilmu, akhlak, dan pengorbanan, bukan dari pencitraan.
Di sinilah Muktamar NU tidak boleh hanya dipahami sebagai ajang pergantian elite. Momentum ini harus menjadi ruang evaluasi moral: apakah PBNU ke depan akan dipimpin oleh mereka yang haus jabatan, atau oleh mereka yang justru tidak mengejar jabatan tetapi layak memikulnya?
NU membutuhkan pemimpin yang teduh, bukan gaduh. Pemimpin yang mempersatukan, bukan memecah belah. Pemimpin yang kuat menjaga manhaj, bukan sekadar lihai mengelola panggung. Sebab, tantangan NU hari ini tidaklah ringan, mulai dari infiltrasi ideologi, disrupsi digital, fragmentasi sosial, hingga tantangan geopolitik kebangsaan.
Dalam situasi seperti ini, kerendahan hati bukan sekadar akhlak personal, melainkan syarat strategis kepemimpinan. Hanya orang yang mampu merendahkan dirinya yang sanggup mendengar suara umat. Hanya orang yang mampu mengalahkan egonya yang bisa menjaga marwah jam'iyah.
Sejarah mengajarkan bahwa organisasi besar sering runtuh bukan karena kekurangan orang pintar, tetapi karena kelebihan orang yang merasa paling benar.
Maka, menjelang Muktamar NU, pelajaran paling penting bukan sekadar tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling tawadhu. Puncak kearifan seorang pemimpin bukan ketika ia berhasil berdiri paling tinggi, melainkan ketika ia sanggup menundukkan dirinya paling rendah demi kemaslahatan umat, agama, dan bangsa.