Oleh: Zenal Mukhlis (Kader Muda PMII Cianjur)
Sebuah pertanyaan mendasar muncul dalam realitas Cianjur hari ini: apakah masyarakat dan elit Cianjur sudah benar-benar berpindah dari upaya menyembah simbol ke arah menghidupkan pengetahuan? Figur Eyang Surya Kencana selama ini hidup dalam ingatan kolektif sebagai simbol kekuatan dan legitimasi.
Dalam perkembangan wacana kontemporer, muncul tafsir baru yang menyebutkan bahwa sosok tersebut tidak lagi hadir dalam bentuk mitologis, melainkan menjelma dalam institusi pendidikan seperti Universitas Surya Kencana.
Tafsir ini menarik untuk dikupas secara proporsional. Sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat sipil yang memiliki kepedulian terhadap isu daerah, saya memandang narasi ini perlu diuji secara rasional dan empiris agar tidak berhenti pada romantisme simbolik semata.
Secara objektif, indikator pembangunan daerah menunjukkan bahwa Cianjur masih menghadapi persoalan struktural. Berdasarkan data publik seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), capaian pendidikan di daerah ini masih berada pada urutan terbawah jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, tingkat partisipasi pendidikan tinggi belum merata, terutama di wilayah pedesaan. Fenomena ini diperkuat oleh fakta bahwa sebagian besar tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar dan menengah, yang berdampak pada rendahnya daya saing ekonomi lokal.
Lebih jauh, jika ditinjau dari aspek kebijakan publik, pendekatan berbasis data dan riset belum sepenuhnya menjadi landasan utama. Dokumen perencanaan pembangunan memang tersedia, namun implementasinya sering kali tidak menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan hasil kajian akademik.
Keterlibatan perguruan tinggi dalam proses perumusan kebijakan strategis juga masih terbatas, sehingga pengetahuan yang dihasilkan di ruang akademik belum optimal berkontribusi pada penyelesaian persoalan nyata masyarakat.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara simbol dan substansi. Kehadiran institusi pendidikan tinggi belum sepenuhnya diikuti oleh transformasi cara berpikir, baik di tingkat masyarakat maupun elit pengambil kebijakan.
Dalam banyak kasus, legitimasi kekuasaan masih bertumpu pada pendekatan simbolik, seperti citra religius atau kedekatan emosional, dibandingkan pada kapasitas intelektual dan kinerja berbasis bukti. Akibatnya, potensi besar pendidikan sebagai alat perubahan sosial belum dimanfaatkan secara maksimal.
Dalam perspektif perjuangan, situasi ini tidak boleh diterima sebagai kondisi yang wajar. Nilai-nilai keilmuan menuntut keberanian untuk mengkritik, mengoreksi, dan menawarkan alternatif. Pemuda terdidik memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang menjembatani antara pengetahuan dan realitas sosial.
Oleh karena itu, kampus tidak seharusnya hanya menjadi ruang reproduksi ijazah, melainkan pusat produksi gagasan kritis yang mampu mendorong kebijakan yang lebih adil dan rasional.
Spirit perjuangan hari ini terletak pada kemampuan untuk menjadikan data sebagai dasar argumentasi dan keberpihakan sebagai arah tindakan. Ketika ketimpangan masih terjadi, maka analisis ilmiah harus dihadirkan untuk membongkar akar masalahnya.
Ketika kebijakan tidak efektif, maka kritik harus disampaikan secara konstruktif dengan menawarkan solusi berbasis riset. Inilah bentuk konkret dari integrasi antara intelektualitas dan keberpihakan sosial.