LKPJ Bupati, Peran Wakil Rakyat dan Masyarakat

Oleh : Unang Margana*

Setiap tahun, kepala daerah menyampaikan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) kepada DPRD sebagai representasi wakil rakyat untuk dievaluasi secara kritis dan konstruktif. LKPJ Bupati merupakan instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, hubungan antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam memastikan jalannya pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Lebih dari itu, masyarakat juga memiliki peran yang tidak kalah penting sebagai pihak yang merasakan langsung dampak kebijakan pemerintah.

Namun dalam praktiknya, tidak jarang LKPJ yang disampaikan justru belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Data yang disajikan kerap menunjukkan capaian yang seolah-olah ideal, sementara di sisi lain masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar seperti infrastruktur yang belum merata, pelayanan publik yang belum optimal, hingga kesenjangan pembangunan antarwilayah. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara laporan administratif dengan realitas yang dirasakan masyarakat sehari-hari.

LKPJ seharusnya tidak hanya menjadi dokumen formal tahunan, melainkan cerminan jujur atas kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan, pelayanan publik, serta pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, pembahasannya tidak boleh bersifat seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang evaluasi yang serius dan berorientasi pada perbaikan yang berkelanjutan.

Dasar Hukum

Penyusunan dan penyampaian LKPJ memiliki landasan hukum yang jelas dalam sistem pemerintahan Indonesia. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan laporan kinerja kepada DPRD. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mengatur secara rinci mekanisme laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk LKPJ.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa LKPJ harus memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk capaian program, penggunaan anggaran, serta kendala yang dihadapi. Artinya, secara normatif, LKPJ dituntut untuk menyajikan gambaran yang objektif dan komprehensif, bukan sekadar laporan yang bersifat normatif dan penuh pencitraan.

DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi terhadap LKPJ tersebut, yang kemudian wajib ditindaklanjuti oleh kepala daerah. Namun, apabila materi LKPJ tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi riil, maka rekomendasi yang dihasilkan pun berpotensi tidak tepat sasaran, dan yang paling dikhawatirkan ada "kongkalikong" antara wakìl rakyat dengan Bupati.

Peran Wakil Rakyat dan Masyarakat

Wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk membedah isi LKPJ secara objektif dan mendalam. Evaluasi yang dilakukan harus berbasis data, fakta, serta aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Dalam kondisi di mana LKPJ belum mencerminkan realitas secara utuh, DPRD dituntut lebih kritis dan tidak sekadar menerima laporan secara normatif. DPRD perlu melakukan verifikasi lapangan, mendengarkan langsung keluhan masyarakat, serta membandingkan data dalam LKPJ dengan kondisi faktual. Tanpa langkah tersebut, fungsi pengawasan berisiko melemah dan LKPJ hanya menjadi formalitas administratif tahunan.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran strategis dalam mengawal proses ini. Ketika masyarakat merasakan adanya ketidaksesuaian antara laporan pemerintah dengan kondisi nyata, suara publik menjadi sangat penting untuk disampaikan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari forum publik, audiensi, hingga pemanfaatan media sosial sebagai sarana kontrol sosial.

Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk menyuarakan realitas di lapangan akan menjadi penyeimbang terhadap narasi yang dibangun dalam LKPJ. Dengan demikian, proses evaluasi tidak hanya bertumpu pada dokumen, tetapi juga pada pengalaman nyata masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan.

Penutup

LKPJ Bupati merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan. Namun, ketika LKPJ tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil, maka esensi dari laporan tersebut menjadi berkurang. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif DPRD sebagai wakil rakyat untuk melakukan evaluasi yang kritis dan berbasis fakta.