“Di bawah pemerintahan Jokowi, politik kepolisian terlalu dominan. Publik pun bisa melihat bahwa penegakan hukum melemah dan indeks demokrasi menurun. Ini bukan sekadar permasalahan sistem, tetapi juga karena peran Polri yang makin masuk ke ranah kelembagaan negara dan sektor sipil,” jelasnya.
Kondisi ini, lanjutnya, menyebabkan kepolisian semakin kehilangan fungsinya dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Alih-alih fokus melayani publik, Polri lebih banyak terlibat dalam kepentingan ekonomi dan politik.
“Kepolisian yang seharusnya menegakkan keadilan justru masuk ke ranah yang lebih kompleks. Akhirnya, mereka berada dalam konflik kepentingan: harus melindungi rakyat, tetapi di sisi lain juga menjaga kepentingan para konglomerat dan oligarki,” tambahnya.
Agung Wibawanto
(dari berbagai sumber)
Artikel Terkait
Berani Tampil Percaya Diri, Kunci Membuka Peluang dalam Hidup
Sinergi Kuatkan Dakwah, PAC GP Ansor dan MWCNU Warungkondang Gelar Rapat Koordinasi
Mutiara Pagi: Tiga Pilar Kehormatan (Bagian 1921)
Ahmad Samsul Munir Terpilih sebagai Presidium Nasional Halaqoh BEM Pesantren
Safari Bazaar #14 – Surganya Belanja dan Hiburan Keluarga di Tangerang!
Workshop Pelestarian Lingkungan: Mahasiswa KKN STAI Al-Azhary Dorong Pengelolaan Sampah Mandiri di Desa Sukakerta
Mutiara Pagi: Semua Tinggal Bayangan (Bagian 1922)
Mahasiswa KKN STAI Al-Azhary Cianjur Tanamkan Nilai Parenting Islami untuk Masa Depan Anak Bangsa
Tingkatkan Semangat Sekolah, Mahasiswa KKN Gelar Edukasi Pentingnya Pendidikan
Fenomena Bendera One Piece, Agung Wibawanto: Bukti Makin Terkikis Trust Rakyat