Obsesi Kekuasaan: Ketika Rakyat Kritik Dijawab Makian "Ndasmu!" (2)

Oleh: Agung Wibawanto

Sejauh ini, Prabowo sudah membuat semacam parameter guna melihat posisi rakyat dalam pemihakan kepada dirinya. Ada setidaknya tiga kali melalui kebijakan pemerintah yang bagi sebagian kalangan dianggap sebagai tes ombak. Pertama, terkait PPN yang dinaikkan dari 11% menjadi 12%. Meski terlihat kecil, kebijakan ini mendapat penolakan dari rakyat.

Itu menunjukkan rakyat tidak patuh atau belum loyal kepada Prabowo. Tes kedua, soal isu gas melon (LPG 3 kg) yang tidak tersedia lagi di pengecer (warung). Kembali kebijakan ini ditolak keras oleh rakyat kecil yang protes karena menyebabkan kesulitan mendapatkan gas (gas melon menjadi kebutuhan dasar bagi setiap keluarga kelas menengah bawah).

Kedua kebijakan tes ombak itu mendapat koreksi dan disampaikan langsung oleh Prabowo agar mendapat simpati rakyat. Sebagian rakyat bisa terhipnotis dengan gaya mirip Jokowi ini, "tes aja dulu dan jika penolakan tinggi ya dikoreksi". Hingga muncul kebijakan efisiensi anggaran. Kebijakan ini pada awalnya dilihat rakyat sebagai sesuatu yang bagus dan berpihak.

Rakyat berharap ada upaya penghematan pemerintah hingga dana tersebut bisa dialihkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat seperti untuk kesehatan, pendidikan dan bantuan sosial. Namun nyatanya tidak. Dan kebijakan ini seolah ambigu. Rakyat menilai efisiensi tidak tepat sasaran. Bagaimana mungkin dilakukan efisiensi namun tidak mengurangi pos kementerian yang gemuk?

Alih-alih mengurangi lembaga kementerian, di tengah upaya efisiensi justru Kemenhan mengangkat 5 personil sekaligus sebagai Staf Khusus Menhan. Ini melukai rasa keadilan rakyat sementara dampak dari kebijakan itu menyebabkan banyak tenaga honorer diberhentikan. Dana pendidikan juga berkurang hingga seluruh pos terkait dengan kebutuhan hidup rakyat terdampak (infrastruktur dll).

Rakyat juga mendengar dan mengetahui bahwa anggaran yang dipotong tersebut bukanlah diperuntukan kepada rakyat melainkan untuk pemenuhan dua proyek ambisius yakni MBG dan IKN. MBG yang sudah berjalan di sebagian daerah beberapa kali didapati tidak sesuai ekspektasi. Tidak kurang-kurang masyarakat memberikan kritik atas penyelenggaraan program ini.

Kehebohan akibat MBG juga terjadi di mana-mana termasuk influencer yang seorang letkol TNI (tituler) mengintimidasi anak-anak agar tidak menolak MBG. Di Papua terjadi penolakan MBG dan mereka lebih memilih pendidikan gratis. Penolakan ditunjukkan dengan menggelar demo siswa di Papua. Ini proyek ambisius Prabowo yang seolah jika melakukan hal tersebut maka ia berjasa memberi makan rakyat Indonesia.

Prabowo bisa mengatakan bahwa anggaran atau dana untuk MBG ini ada, namun di lapangan berkata lain. Meski sudah dirancang TNI (lagi-lagi) untuk mengelola pelaksanaan MBG di daerah, namun tidak semudah itu. Pada faktanya TNI (Kodim) tidak terbiasa menangani pekerjaan sipil. Alhasil dana yang seharusnya ada menjadi tersendat entah di mana hingga MBG di beberapa daerah belum terlaksana.

Ini belum lagi membahas soal hasil dari kerja para menteri seperti yang diucapkan Prabowo dalam pidatonya. "Ada ahli yang kritik postur kabinet terlalu besar terlalu gemuk... Ndasmu! Saya tidak peduli mau besar mau gemuk yang penting hasilnya!" Ucap Prabowo. Hasil apa yang bisa dibanggakan dari deretan menteri tersebut? Harusnya disebutkan yang mana yang hasilnya bagus?

Nyaris seluruh menteri mengalami masalah entah karena blunder, atau bahkan belum melakukan apapun. Terlalu banyak kinerja hingga perilaku menteri yang sangat memalukan dan jauh dari harapan rakyat (terlalu panjang untuk dituliskan). Intinya, kabinet gemuk ini kerjanya bobrok. Yang digaris bawahi oleh rakyat adalah ketika seorang presiden menjawab "Ndasmu!" atas kritikan.

Bukan hanya para ahli, pengamat, akademisi, tapi juga civil society dan rakyat kebanyakan juga mengatakan hal yang sama. Rakyat terkagum kepada efisiensi ala China dan Vietnam yang jelas menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Karena efisiensinya ditujukan kepada pejabat bukan kepada rakyat kecil. Rakyat honorer diberhentikan tapi kabinet pesta pora tentu sangat menyakitkan.

Jika presiden mengatakan "ndasmu" kepada rakyat yang melakukan kritik, maka rakyat juga bisa mengatakan "ndasmu" kepada pemerintah terutama kepada presiden. Mengapa, apa sulitnya? Tidak boleh? Apa aturannya? Presiden bebas memaki rakyat lalu rakyat tidak boleh balas memaki presiden? Rakyat sudah habis kesabaran dan jangan heran jika melakukan perlawanan dalam arus besar.