Oleh: Agung Wibawanto
Diketahui tahun 2023 KPK mendapati adanya dugaan penyelundupan nikel ke Tiongkok hingga 5 juta ton secara ilegal. Jumlah itu merupakan akumulasi dari aktivitas penyelundupan yang terjadi pada periode 2020-2022 dan diduga merugikan negara. Hal ini seperti paradoks dari apa yang dipidatokan Jokowi sesudahnya.
"Sebagai gambaran, setelah kita stop ekspor nickel ore di 2020. Investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat, kini telah ada 43 pabrik pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Ini baru 1 komoditas," Pidato Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 16/8/2023.
Sementara ekonom senior dari Indef, Faisal Basri (alm), ketika itu mengutarakan salah satu aktor penyelundupan nikel ke Tiongkok dilakukan oleh menteri sekaligus orang terdekat dari Jokowi. Hal itu juga telah ia sampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Saya sudah sampaikan ke Pak Luhut tentang kemungkinan penyelundupan. Jadi sebetulnya semua sudah tahu (ada penyelundupan). Bahkan Pak Luhut sudah melaporkan aktor penyelundupnya ke KPK, diantaranya menteri juga dan kerabat dekat presiden," ujar Faisal dalam Kajian Tengah Tahun 2023 Indef, Selasa (8/8).
Sedangkan loyalis Jokowi mengatakan tidak semua urusan diketahui Jokowi. Sangat benar, namun urusan yang mana dulu? Jika urusan remeh dan kecil tentu tidak ada gunanya buat presiden. Tapi apakah penyelundupan 50 jt ton nikel ke China itu masalah kecil? Apakah penyelundupan kelas teri? Apa tidak perlu dilaporkan ke presiden? Apakah tidak ada informasi ke Jokowi?
Jokowi dilangkahi dan disepelekan semudah itu? Ingat apa yang dikatakan Jokowi pada Rakernas Seknas Jokowi, 16/9/2023, di Hotel Salak, Bogor, "Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi,
Ia menjelaskan bahwa informasi itu ia dapat dari aparat intelijen yang berada di bawah kendalinya, baik itu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI). Lantas, mengapa informasi soal partai bisa dilaporkan intelijen ke Jokowi tapi perkara besar yang kemudian menjadi kasus, Jokowi tidak tahu apa-apa?
Betapa bodohnya seorang Jokowi? Atau, pintarnya dia menyembunyikan kebohongan? Penyelundupan nikel hanya salah satu contoh di mana bisa dipastikan Jokowi akan mengatakan, "Saya tidak tahu, jangan tanya saya." Masih banyak lagi kasus mega proyek ataupun mercusuar yang gagal dan dia bilang tidak tahu.
Hal ini menunjukkan betapa lemah manajemen konflik yang terjadi di era Jokowi. Presiden banyak tidak tahunya. Namun anehnya, untuk sesuatu yang tertentu, ia akan tampil di depan menjelaskan semua detail. Seolah ia serba tahu. Termasuk soal partai politik.
Padahal, di beberapa kesempatan Jokowi menunjukkan sebaliknya seolah ia sang pengatur dan pemegang kekuasaan tunggal, tidak ada yang bisa mempermainkannya, "Saya sudah pesan, Pak Hadi, Pak Menteri, jangan sampai ada lagi yang main-main urusan sertifikat (tanah). Pak Menteri adalah mantan panglima kalau ada mafia, jangan main-main, silakan detik itu juga gebuk," kata dia.
Ia pemegang kekuasaan tunggal (ketika itu), ia juga memiliki anak buah yang loyal terutama di angkatan seperti TNI dan kepolisian. Seluruh jajaran menteri juga ditekankan tidak ada misi visi menteri yang ada adalah misi visi presiden. Kurang apa lagi? Lalu bisakah dikatakan menteri jalan sendiri dalam mengeluarkan kebijakan tanpa sepengetahuan Jokowi? Atau mungkin dia tahu namun membiarkan.
Bagaimana seorang pemimpin mengetahui ada kesalahan meskipun sudah ia acc, namun dibiarkan? Guna menjebak Si Pelaku lalu dijadikan sandera politik? Sementara Jokowi bisa berkelit memakai apa yang sudah ia warning sebelumnya. Jadi, ucapan tegas yang biasa Jokowi ucapkan di awal hanyalah sebuah instrumen berjaga-jaga jika kelak ia mendapat tuduhan.
Artikel Terkait
PR Berat Bulog Serap Gabah Setara 3 Juta Ton Beras
Sinergi DEMA STAI Al-Azhary dengan PMI Kabupaten Cianjur: Wujudkan Mahasiswa Peduli Kemanusiaan
Ansor Karangtengah Cianjur Menyambut Baik Tema Harlah NU: Bekerja Bersama Umat untuk Indonesia Maslahat
Pelanggaran HAM di Indonesia Difasilitasi Negara Atas Nama Pembangunan (PSN)
Ada Drama Juga Permainan di Balik Kebijakan Gas LPG 3 Kilogram, Siapa Dirugikan? (1)
Ada Drama Juga Permainan di Balik Kebijakan Gas LPG 3 Kilogram, Siapa Dirugikan? (2)
Mutiara Pagi: Guillotine (Bagian 1765)
Kisah Nyata yang Menginspirasi: Teruslah Berbuat Kebaikan
Mutiara Pagi: Nalar politik (Bagian 1766)
Komitmen Bersama Serap Gabah dan Beras