Tanda Bahaya: Pemilugate dan Bansosgate Tunjukkan Kacauannya Pengelolaan Negara (2)

Oleh: Agung Wibawanto

(Setelah pendalaman informasi...)

Sementara menteri yang lain yang kontra sudah mulai gelisah karena suasana dalam istana tidak kondusif lagi. Mereka (berdasar info sumber) menyatakan sudah siap mundur, tapi belum mendapat izin terutama dari Ketum PDIP, Megawati, yang menempatkan paling banyak menteri di kabinet Jokowi. Sumber menambahkan, Megawati tidak menyoal berani atau tidak, "Bu Megawati bukannya tidak berani, tapi lebih khawatir negara semakin ugal-ugalan ketika diangkat menteri baru," ujar sumber.

Sumber mencontohkan ditariknya AHY dari Demokrat ke dalam kabinet menjadi menteri ATR-BPN. Jelas sekali itu bukan bidangnya AHY, artinya dipaksakan, "Bagaimana AHY bisa mengelola persoalan tanah atau lahan jika dia tidak punya pengalaman di bidang itu?" Sumber juga memverifikasi bahwa setelah Mahfud MD, menteri lain yang paling gak nyaman adalah menteri Sosial, Risma Triharini. Masalah bansos menjadi soal dan membuat Risma benar-benar marah.

Soalnya, dia merasa tidak pernah dilibatkan presiden saat pembagian sembako setelah dalam aturannya berakhir di Nopember 2023. Jokowi mengambil alih paksa kewenangan Risma membagikan sembako sepanjang masa kampanye (meski diakui itu melalui pintu BNPT). Risma mengatakan dari mana pun asalnya, itu stok beras nasional, dan juga daftar penerima bansos harusnya melalui data Kemensos.

Terjadi konflik terbuka yang sengit antara Risma dengan Airlangga Hartarto (Menko Ekonomi) dan Zulhas (Mendag). Bahkan Risma dikabarkan sempat melakukan protes kepada Jokowi. Risma juga sudah menghadap Megawati dan melaporkan semuanya. Tapi Megawati memberi instruksi agar Risma bertahan dan menjaga pos Kemensos agar tidak diperlakukan lebih semena-mena kebijakannya.

Risma cuma tidak ingin dia yang akan dijadikan korban jika kemudian ad terjadi kesalahan yang cenderung menjadi pidana. Sementara KPK tengah membidik dan mendalami kebijakan pembagian bansos masa pemilu tersebut. Di tubuh Bawaslu terjadi perpecahan antara menyebut sebagai money politik dan ada juga (terutama ketuanya) yang menganggap tidak terindikasi pelanggaran pemilu. Isu bansos ini makin berkembang dan menjadi skandal.

Seorang anggota DPR dari PDIP mengatakan bahwa isu itu pantas disebut skandal karena tidak jelas, tanpa persetujuan DPR dan berdampak luas terutama kepada rakyat, "Ini kan aneh jika tidak mau disebut skandal. Dasar kebijakannya apa? Kemudian, Pembagian bansos Januari hingga Maret yang dirapel pada Februari saat menjelang coblosan, tapi di akhir Februari harga beras melonjak di pasaran. Ada apa?"

Menurutnya lagi, ada isu mengatakan bahwa masalah harga beras dijadikan peralihan isu dari penghitungan hasil pemilu yang amburadul, "Ada upaya agar fokus teman-teman gerakan yang menolak pemilu curang akan teralihkan dengan isu beras mahal. Tapi ini justru menebalkan niat kita untuk mengangkat dua skandal ini sekaligus melalui hak angket DPR, yakni Pemilugate dan Bansosgate. Ini diharapkan bisa membongkar semua apa sesungguhnya yang terjadi," tambah anggota DPR yang terkenal vokal ini.

Menurut informasinya, isu dua skandal itu sudah mulai dikondisikan di dalam fraksi PDIP juga dengan partai lainnya di DPR. Ketika ditanya apakah targetnya adalah impechment? Ia mengelak dan belum menjawab tegas, "Tidak tidak. Tapi kita akan lihat sejauh mana hasil penyelidikan teman-teman nanti dalam hak Angket. Jika itu menjurus pada posisi presiden, ya kita berdoa saja..." tambahnya.

Hal ini tentu mengancam rencana Jokowi yang ingin soft landing serta menjaga dan memastikan Prabowo-Gibran melanjutkan kebijakannya dan sebagai penerusnya nanti. Sumber dari istana menyatakan sudah mengetahui isu yang berkembang di DPR. Dikatakan, Jokowi tidak tinggal diam dan siap melakukan langkah-langkah antisipatif. Pertama, melobi partai-partai yang berseberangan dengannya, "Jika perlu dirangkul diberi posisi," tutur sumber.

Demokrat sudah dianggap aman karena ketumnya, AHY, sudah berhasil 'dikunci' dengan pemberian jabatan menteri. Meski Demokrat sudah bergabung koalisi pendukung Prabowo, namun selama 9 tahun Demokrat diketahui menjadi oposisi Jokowi. Kemudian pula partai Nasdem, yang kemarin mengundang Surya Paloh ke istana. Surya Paloh masih mengambang karena faktor Jusuf Kalla yang memintanya bersabar jika ingin gabung dengan pemenang.

JK dan Surya Paloh menjadi duo yang senasib sepenanggungan. Dibanding Surya Paloh, JK masih lebih beruntung karena ada keponakan tersayang Erwin Aksa berada di Golkar. Namun begitu, menurut sumber, JK masih memiliki asa dengan Anies Baswedan yang kemungkinan masih punya peluang dalam pilpres, "JK sepertinya masih berharap Anies akan menang atas Ganjar dalam pilpres ulang. Artinya, Prabowo didiskualifikasi," terang sumber lagi.

Langkah kedua Jokowi guna memitigasi isu dua skandal tadi adalah, mempersiapkan perangkat kabinetnya untuk membuat laporan yang baik, "Jangan sampai ada kementerian membuat laporan yang negatif di akhir masa jabatannya, itu perintah Jokowi. Tapi di situ menariknya. Di pertengahan jalan selama 8 bulan akhir ini, ada selentingan kabinet bakal dikacau. Bentuk kekacauannya itu, beberapa menteri akan mundur," tambahnya.

Ya, harapan dari gerakan itu untuk menunjukkan presiden sudah tidak memiliki kemampuan pengelolaan kabinetnya disebabkan krisis kepercayaan dari para menteri kepada presiden. Pemerintah yang lemah akan sangat mudah digoyang parlemen (DPR). Bagaimana dengan Prabowo sendiri sebagai presiden terpilih versi quick count? Prabowo dikabarkan tengah hanyut dalam perasaan berbunga-bunganya sebab mimpinya menjadi presiden bakal menjadi nyata.