NU-Muhammadiyah Sepakat Hilangkan Politik Identitas pada Pemilu 2024

Journalnusantara.com - Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sepakat untuk fokus menghilangkan politik identitas pada pemilu 2024.

Hal tersebut tersampaikan saat webinar 'Partisipasi Ormas dalam Pendidikan Pemilih Cerdas untuk Mewujudkan Pemilu Berkualitas 2024', Rabu (25/1/2023).

Webinar diselenggarakan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendari).

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya menegaskan, menuju pemilu 2024 Nahdlatul Ulama (NU) berfokus menghilangkan politik identitas maupun politik aliran.

"Meskipun meniadakan sentimen politik identitas dan pemilu 2024 bukanlah upaya yang mudah," kata Gus Yahya​​​​​​​​​​​​​​.

Baca Juga: Lagi, Demonstrasi Aliansi Masyarakat Cianjur Menggugat Jilid II Gelar Demonstrasi Dana Gempa

Gus Yahya mengungkapkan bahwa bukan saja karena sentimen soal politik identitas dieksploitasi begitu rupa pada pemilu 2019 lalu, namun politik identitas juga telah menjadi semacam bawaan dalam realitas masyarakat politik Indonesia sejak dulu.

"Pertama, tradisi politik masyarakat kita memang pada awalnya dibangun atas dasar kurang lebih politik identitas, dalam hal ini praktik atau model dinamika politik yang berlangsung cukup lama, berapa puluh tahun," ujarnya.

Juru Bicara Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu pun tak menampik bahwa NU masih memiliki kecenderungan politik identitas yang cukup kuat.

Karenanya, ia berharap elit politik tidak lagi mengeksploitasi sentimen identitas sebagai senjata untuk memuaskan sesuatu yang ia sebut syahwat politik.

"Saya kira semua orang juga mengetahui dan kami sendiri dalam kepemimpinan NU menyadari bahwa di dalam lingkungan NU kecenderungan politik identitas masih cukup kuat, terutama karena semangat atau bisa dikatakan syahwat politik NU ini masih sangat besar," ucapnya.

Baca Juga: 3 Faktor Penting Penurunan Stunting

Gus Yahya mengklaim bahwa NU akan berfokus pada upaya pendidikan politik masyarakat, agar kalangan akar rumput dapat memilih calon pejabat berdasarkan pertimbangan rasional dan tak mudah tersulut oleh sentimen politik identitas yang telah terbukti membawa pemberdayaan jangka panjang.

"Ini menjadi pekerjaan rumah sekaligus tantangan berat bagi semua pihak, utamanya organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan," jelas dia.