JOURNALNUSANTARA.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto tidak akan dihapus.
Kendati demikian, pemerintah bakal melakukan evaluasi mendalam serta perbaikan menyeluruh terhadap skema pelaksanaan program tersebut di lapangan.
Purbaya mengakui bahwa sistem yang berjalan selama ini masih memiliki banyak kekurangan dan celah operasional yang harus dibenahi.
Atas dasar itu, kebijakan efisiensi ketat kini mulai diterapkan pada program yang berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional atau BGN tersebut.
Langkah ini dirancang agar bantuan dapat lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menkeu saat hadir sebagai narasumber dalam tayangan podcast di kanal YouTube Denny Sumargo pada awal Juli 2026.
Menurut penjelasannya, efisiensi anggaran dilakukan secara masif atas instruksi langsung dari Kepala Negara.
Alokasi dana yang awalnya direncanakan menyentuh angka Rp330 triliun kini telah dipangkas menjadi Rp270 triliun, bahkan berpotensi untuk ditekan lagi ke level yang lebih rendah.
Guna memperketat pengawasan, Kementerian Keuangan juga telah menerjunkan tim dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPb ke berbagai daerah.
"Tim ini bertugas layaknya intelijen finansial yang memonitor kinerja setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi secara berkala," ujarnya.
Nantinya, laporan berkala dari lapangan akan dievaluasi langsung oleh Menkeu untuk diteruskan ke BGN agar diambil tindakan tegas terhadap unit yang berkinerja buruk.
Purbaya mengancam akan memotong alokasi anggaran apabila rekomendasi perbaikan tersebut tidak segera ditindaklanjuti oleh lembaga terkait.
Sistem manajerial di internal BGN saat ini pun tengah dirombak total seiring dengan pergantian kepemimpinan yang baru.
Manajemen baru tersebut menyetujui pelibatan aktif Kementerian Keuangan dalam mengawasi jalannya program ke depan agar pemborosan anggaran dapat ditekan sekecil mungkin.