Data Efisiensi Paket Tender: Menuntut seluruh data terkait paket yang dihapus maupun yang dilanjutkan untuk pengawasan publik yang efektif.
"Kami sudah beri waktu Sekretariat Dewan untuk menjawab lima tuntutan kami secara transparan dan sesuai data, namun hingga saat ini hal itu belum terjawab sama sekali," ungkap Alief.
JIM menduga bahwa kondisi ini memerlukan langkah konkret, baik dari internal Setwan untuk membuka diri, maupun dari Aparat Penegak Hukum (APH) dan Komisi Informasi (KI) untuk melakukan pengawasan dan penindakan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Sekretariat Dewan tidak memberikan tanggapan sama sekali mengenai tuntutan transparansi yang diajukan JIM.