Modus Berbelitnya Proses Birokrasi Pangkal Terjadinya Praktek Pungli Bantuan Gempa Cianjur

JournalNusantara.com - Kasus pemotongan dana atau pungli bantuan gempa Cianjur yang dilakukan oleh oknum tak bertanggungjawab membuat geram warga Cianjur termasuk pengamat sosial dan Adokat Karnaen,SH.

Baca Juga: Ada Pungli Dana Bantuan Gempa Cianjur, Penyaluran Stimulan Dihentikan Sementara

Saat dihubungi JournalNusantara.com, Kamis (28/6) Karnaen mengungkapkan birokrasi yang berbelit-belit adalah salahsatu penyebab terjadinya korupsi dan pungli, dengan dalih untuk mempermudah proses, harus memperbaiki dokumen ini dan itu menyebabkan warga yang sudah lelah menunggu dan ingin cepat mendapatkan bantuan rela mengikuti intruksi oknum pemerintah Desa atau pihak lain yang  awalnya membantu ujung-ujungnya memotong bantuan dengan dalih uang lelah atau alasan lainnya.

"Presiden Jokowi sudah memberikan intruksi jangan mempersulit proses, permudah saja, uangnya kan sudah ada. Proses yang sulit dan berbelit membuka peluang penyalahgunaan wewenang. Dengan dalih uang lelah, uang terima kasih, operasional, pelicin membuat warga penerima bantuan terpaksa mengikuti penawaran para oknum tersebut". Ujar Karnaen.

Surat Bernomor B 17/VI/2023 Terkait Penghentian Sementara Bantuan Gempa Cianjur Akibat adanya Pungli (Istimewa)

Baca Juga: Peluang dan Tantangan Bioskop Pertama di Cianjur

"Kondisi emosional warga yang berharap segera mendapat bantuan sepertinya dijadikan senjata agar warga penerima bantuan sukarela bantun dipotong padahal mereka sudah mengatur siasat ditengah proses birokrasi yang panjang. Pemotongan bantuan gempa menurut saya adalah kejahatan kemanusiaan, pelakunya harus dihukum, bila dilakukan PNS atau Oknum Pemerintah segera pecat saja". Tambah Karnaen geram.

Baca Juga: Pemerkosa Dibela, Oknum JPU Kajari Pandeglang Jadi Objek Kemarahan Warganet

"COba bayangkan kalau penerima bantuan jumlahnya 50.000 KK dipotong 1 Juta atau 500 rb kecilnya, berapa besar kerugian negara? para oknum itu telah bermain api. Semoga pemerintah seperti TNI, Kepolisian, Kejaksaan segera mengusut kejadian ini semaksimal mungkin agar pelaku pemotongan mendapat hukuman seberat mungkin". Pungkasnya.***