Rakernas Golkar Desak Airlangga Segera Putuskan Usungan Calon Capres dan Cawapres

JournalNusantara.com - Jelang Pemilihan Presiden 2024 dan sebagai salahsatu partai besar di Indonesia, Partai Golkar tentu saja sudah mempersiapkan strategi dan langkah politiknya kedepan.

Seperti yang terjadi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar yang dilaksanakan Sabtu-Minggu (3-4/6) dimana salahsatu hasilnya memberikan mandat kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto agar segera memutuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung dalam Pilpres mendatang.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto mengungkapkan bahwa rakernas kali ini dihadiri 38 DPD se-Indonesia dan 10 organisasi Hasta Karya.

Hadir pula Ketua Dewan Kehormatan DPP Golkar Akbar Tanjung, Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, dan Dewan Pembina Partai Golkar Jerry Sambuaga.

Airlangga juga menyatakan bahwa ada sejumlah keputusan yang ditetapkan dalam rakernas.

Pertama, memberikan mandat ketua umum untuk menetapkan nama capres-cawapres dan koalisi yang akan bekerja sama dengan Golkar. Kedua, soal sistem pemilu, semua DPD dan ormas Hasta Karya meminta agar pemilu tetap dilaksanakan secara proporsional terbuka.

’’Karena itu, menugaskan kepada DPP untuk terus berjuang agar sistem proporsional terbuka bisa diputuskan,” tuturnya.

Berikutnya, lanjut Airlangga, menyangkut masalah pencalegan. Menurut dia, selama ini Golkar menetapkan caleg menurut alfabetis. Peserta rakernas meminta agar daftar caleg disusun berdasar nomor urut. ’’Diminta pada waktunya dibuat berdasarkan nomor urut,” ungkapnya. Nomor urut itu berbasis prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT).

Selain itu, peserta rakernas mengusulkan tentang keterwakilan pemuda dan perempuan. Airlangga menyebut, anak muda dan kaum perempuan harus diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam Pileg 2024 mendatang. Khusus perempuan, harus memenuhi kuota 30 persen.

Selain 30 persen keterwakilan perempuan, para caleg perempuan harus diberi kemudahan dalam kampanye. Dengan demikian, mereka bisa bersaing dengan caleg laki-laki. Usulan itu tentu akan menjadi landasan partai dalam menghadapi pileg.

Menko Perekonomian itu mengatakan, para ketua DPD dan ketua umum ormas Hasta Karya harus ikut bertanggung jawab dalam pemenangan pileg, pilpres, dan pilkada yang akan digelar pada November 2024 mendatang. ’’Seluruhnya berkewajiban untuk memenangkan Partai Golkar,” tegasnya.

Halaman:

Selanjutnya

Editor: Abdul Qodir Majid