Journalnusantara.com - Suasana panas dan tegang saat Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis 4/ 12/2005.
Saat Rapat di gelar awalnya berjalan dengan formal namun, tiba-tiba suasana rapat mendadak memuncak setelah Anggota Komisi IV DPR, Usman Husin, melontarkan kritik keras terhadap Menhut mendesak agar ia mundur dari jabatannya.
Dalam forum rapat yang sedang berlangsung Usman menilai penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh dan Sumatera serta kebijakan perizinan kehutanan di bawah kepemimpinan Raja Juli tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Selain dari itu, Usman menilai apa yang menjadi paparan Menhut tidak mengarah pada inti persoalan, terutama terkait penanganan korban bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera.
Menurutnya, paparan Menhut meluas ke berbagai aspek yang tidak relevan.
“Pak Menteri, saya to the point saja. Paparan Bapak melebar ke mana-mana, padahal persoalan utama adalah korban jiwa di Aceh dan Sumatra. Seharusnya fokus ke sana dulu,” ujar Usman, dikutip pada Jumat, 5 Desember 2025.
Ketegangan rapat meningkat ketika Usman secara terbuka menyatakan bahwa Menhut tidak menunjukkan kepekaan terhadap potensi bencana di beberapa daerah.
Pernyataan keras itu didasari pengamatan Usman terhadap kunjungan kerja Menhut ke Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu sebelumnya.
Ia menyesalkan keputusan Menhut yang memilih mengunjungi Rote alih-alih meninjau kawasan Gunung Mutis yang dinilai berpotensi mengalami bencana ekologis serupa dengan yang terjadi di Sumatera.
“Saya lihat Pak Menteri enggak punya hati nurani. Saya sudah minta Pak Menteri ke Mutis, karena di sana berpotensi mengalami bencana. Tapi yang dikunjungi malah Rote. Apa-apaan ini?” tegas Usman.
Tidak berhenti sampai di situ, Usman juga menyoroti ketidakkonsistenan Menhut dalam menerbitkan izin pengelolaan hutan.
Ia mencontohkan kasus di Tapanuli Selatan, di mana Menhut disebut tetap mengeluarkan izin baru pada Oktober dan November, meski pemerintah daerah berharap izin tersebut ditutup untuk melindungi lingkungan.
“Kalau Pak Menteri enggak mampu, mundur saja. Pak Menteri enggak paham tentang kehutanan. Bupati di Tapanuli Selatan sudah bilang, ‘syukur-syukur izin ditutup’. Tapi ternyata izin baru malah keluar. Ini tidak sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Menteri,” ujar Usman.
Usman juga mengingatkan Menhut agar tidak menyalahkan pejabat terdahulu terkait kerusakan hutan yang kini menjadi persoalan serius.
