Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

photo author
Wandi Ruswannur, Journal Nusantara
- Kamis, 27 Maret 2025 | 04:00 WIB
Presiden Prabowo saat Meninjau Pelaksanaan MBG di SDN 1 dan SDN 2 Kedung Jaya. (instagram.com/presidenrepublikindonesia)
Presiden Prabowo saat Meninjau Pelaksanaan MBG di SDN 1 dan SDN 2 Kedung Jaya. (instagram.com/presidenrepublikindonesia)

Kemudian, meningkatkan efektivitas program dalam mencapai target dan sasaran. Selanjutnya, meningkatkan transparansi pengelolaan program dan penggunaan dana. Dan terakhir, meningkatkan akuntabilitas pengelola program dan penggunaan dana.

Dengan demikian, tata kelola program Makan Bergizi Gratis yang baik dapat membantu meningkatkan keberhasilan program dan mencapai target yang diinginkan.

Pertanyaannya adalah apakah Pemerintah telah memiliki Tata Kelola Program MBG yang utuh, holistik dan komprehensif ? Apakah Bagan Gizi Nasional telah menyusun Grand Desain Program MBF untuk 25 tahun ke depan ? Tentu saja lengkap dengan Roadmap pencapaiannya.

Di sudut pandang lain, dalam salah satu kesempatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sempat menyatakan :
"Anggaran kami sudah selesaikan, SDM sudah kami didik".

Lalu, apa dong persoalan paling krusial untuk mempercepat terjadinya penyebaran program makan bergizi ? Kepala MBG menjelaskan, masalah utama dalam program Makan Bergizi Gratis ada pada infrastruktur yakni pemenuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sebagaimana kita pahami, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) adalah suatu unit atau fasilitas yang menyediakan pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan.

Selama ini SPPG memiliki beberapa fungsi, antara lain memantau status gizi masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan gizi. Kemudian, mengembangkan program gizi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Lalu, menyediakan pelayanan gizi, seperti konsultasi gizi, penilaian gizi, dan pengelolaan gizi. Terakhir, memberikan pendidikan gizi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang gizi.

Atas gambaran ini, dapat ditegaskan, tujuan SPPG adalah untuk meningkatkan status gizi masyarakat, mencegah penyakit yang terkait dengan gizi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Namun begitu, tidak dapat dipungkiri, sampai sekarang Program MBG masih berhadapan dengan beragam tantangan dan rintangan, baik yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan, masalah kualitas, masalah sosial, masalah keuangan dan lain-lain. Berikut digambarkan beberapa masalah yang dapat timbul dalam program Makan Bergizi Gratis:

Pertama masalah operasional seperti keterlambatan pengiriman bantuan yang dapat menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan makanan bergizi tepat waktu. Kemudian, keterbatasan sumber daya, seperti dana, tenaga kerja, dan infrastruktur, dapat menyebabkan program tidak berjalan efektif. Lalu,
kesulitan dalam pendistribusian makanan bergizi dapat menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan makanan yang dibutuhkan.

Kedua, masalah kualitas seperti
kualitas makanan yang tidak memadai dapat menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Atau adanya ketergantungan pada makanan tidak seimbang dapat menyebabkan masyarakat mengalami masalah kesehatan.

Ketiga masalah sosial seperti
stigma terhadap penerima bantuan dapat menyebabkan masyarakat merasa malu atau tidak nyaman untuk menerima bantuan. Atau adanya
ketergantungan pada bantuan dapat menyebabkan masyarakat kehilangan motivasi untuk mencari nafkah sendiri.

Keempat masalah keuangan seperti keterbatasan dana dapat menyebabkan program tidak berjalan efektif atau bahkan terhenti. Atau penggunaan dana yang tidak efektif dapat menyebabkan program tidak mencapai tujuan yang diinginkan.

Hal lain yang juga menjadi masalah serius dalam pelaksanaan Program MBG ini adalah keterbatasan akses ke daerah terpencil dapat menyebabkan program tidak dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Selain juga keterbatasan sumber daya manusia dapat menyebabkan program tidak berjalan efektif atau bahkan terhenti.

MBG adalah program masa depan. Kemasannya menjadi keliru jika kepentingan politik memberi warna terhadap kebijakan dan program yang digulirkan.

MBG seharusnya dirancang berbasis teknokratik, aspiratif dan partisipatif. Jangan jadikan MBG kebijakan yang sifatnya top down, namun sedini mungkin rancangannya bersifat bottom up.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Wandi Ruswannur

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

Selasa, 5 Mei 2026 | 22:25 WIB

Polri dan TNI Bersinergi Sikat Mafia Migas

Selasa, 7 April 2026 | 17:45 WIB

Menghindari Kemacetan Puncak

Sabtu, 4 April 2026 | 10:40 WIB
X