Untuk itu tambah Komboy, yang seharusnya bertanggungjawab dan menjadi jaminan adalah pemerintah pusat.
Jaminan itu harusnya dari Kemendagri, karena Kemendagri yang merubah regulasi ini.
Kalau tahu akan ada perubahan UU Otsus, dana Pendidikan Kesehatan diberikan langsung ke Kabupaten Kota, mestinya data itu harus disiapkan sebelumnya.
Sehingga pada proses perubahan regulasi dana Pendidikan tidak menjadi masalah seperti sekarang ini.
Jadi Kemendagri harus memberikan sebuah kepastian dan bertanggung jawab, karena kalau dilempar ke Provinsi Induk mereka merasa urusan Pendidikan sudah kembali ke Kabupaten Kota, sebaliknya diserahkan ke DOB tapi sampai sekarang belum selesai.
"Jadi Mendagri harus bertanggung jawab, sehingga orang tuanya tidak merasa resa,” pungkasnya.
Sementara itu salah satu perwakilan orang tua siswa penerima beasiswa Affirmasi Otsus Papua, John Reba, mengatakan bahwa persoalan ini bukan persoalan baru, untuk itu pemerintah daerah dan pusat harus memberikan solusi penyelesaian persoalan beasiswa affirmasi Otsus.
Baca Juga: BPD IMA AMS Gagas Forum Group Discussion OKP dan Pemuda Daerah Cianjur
"Kami berharap Pemerintah jangan tinggal diam atau pura-pura tidak ada masalah. Karena hal ini sudah lama, jadi tolong Pemerintah ambil langkah cepat untuk selesaikan masalah ini. Pemerintah jangan mengulur waktu, Pemerintah harus bekerja ekstra untuk menolong anak-anak kami, karena masa depan Papua ada pada mereka,” tutupnya.