"Persoalan ini berakar pada dugaan pelanggaran prosedur saat pengalihan izin tambang emas di Banyuwangi lebih dari satu dekade lalu," tuturnya.
Kelompok Pegiat Anti Korupsi mengklaim telah menemukan sejumlah bukti yang menunjukkan adanya proses administrasi yang diduga menabrak regulasi yang berlaku saat itu.
Temuan ini menjadi dasar kuat bagi mereka untuk terus mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas dari para pengambil kebijakan pada masa itu.
Selain persoalan administrasi perizinan, kajian yang dilakukan oleh kelompok aktivis ini juga menyentuh aspek dampak lingkungan dan pemenuhan lahan kompensasi di area Tumpang Pitu.
Mereka berharap penanganan kasus ini bisa tuntas hingga ke akar masalah, mengingat dampaknya yang besar bagi kelestarian alam dan potensi kerugian negara.
Sinergi antara masyarakat sipil dan penegak hukum menjadi kunci utama agar keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam dapat ditegakkan.