Jika belum mampu merealisasikan secara penuh, harus ada penjelasan publik dan rencana solusi jangka pendek.
Kajian dan Pengawasan Ketat atas Program Rujukan dari Provinsi:
-
Kebijakan seperti pelatihan untuk siswa bermasalah harus didasari kajian akademik dan psiko-edukatif yang melibatkan ahli pendidikan dan psikologi.
-
Pemerintah daerah tidak boleh sekadar mengikuti kebijakan provinsi tanpa kajian lokal yang mendalam.
Peningkatan IPM Melalui Kebijakan Progresif:
-
Prioritaskan peningkatan IPM Cianjur melalui investasi di sektor pendidikan dasar-menengah, layanan kesehatan primer, serta penguatan ekonomi lokal berbasis desa.
-
Lakukan intervensi afirmatif pada daerah-daerah dengan IPM terendah di Kabupaten Cianjur.
Pemberantasan Praktik Mafia di Dunia Pendidikan:
-
Bentuk tim independen untuk menyelidiki dugaan praktik mafia di lingkungan Dinas Pendidikan.
-
Libatkan akademisi, LSM, dan masyarakat dalam pengawasan distribusi dana dan pelaksanaan program pendidikan.
Perluasan dan Percepatan Akses Teknologi dan Pendidikan Digital:
-
Segera realisasikan WiFi gratis di sekolah, terutama di daerah terpencil.
-
Sediakan pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa agar pemanfaatan teknologi pendidikan berjalan efektif.
Kebijakan Pro UMKM dan Lapangan Kerja Nyata:
-
Pemkab harus membuat skema dukungan nyata untuk UMKM, mulai dari subsidi permodalan, pelatihan, akses pasar, hingga digitalisasi usaha.