Aliansi BEM Cianjur Buka Suara, Usai 100 Hari Kerja Wahyu-Ramzi

Journalnusantara.com, Cianjur – Menjelang 100 hari masa kerja Bupati Cianjur, dr. Wahyu, dan Wakil Bupati, Ramzi, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Cianjur (ABC) menyampaikan evaluasi terbuka terhadap kinerja pemerintahan baru Kabupaten Cianjur.

“Setelah sahnya pergantian kepemimpinan di Tanah Santri ini, tentu kami berharap Cianjur memiliki wajah baru, gagasan baru, dan pendekatan penyelesaian masalah yang juga baru,” ujar Koordinator ABC, Sabtu (7/6/2025)

Aliansi mahasiswa menilai bahwa sejumlah program yang dijalankan selama 100 hari pertama pemerintahan Wahyu-Ramzi patut diapresiasi. Program Gotong Royong Lobaan (GOROL), peningkatan infrastruktur, pelayanan publik yang terasa lebih dekat dengan masyarakat, serta sinergi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, merupakan beberapa poin positif yang mereka soroti.

Namun demikian, ABC juga menyampaikan berbagai catatan kritis terkait substansi dan implementasi dari program-program tersebut.

“Capaian-capaian tersebut baru sebatas visualisasi. Belum ada perubahan yang menyentuh sistem secara menyeluruh. Beberapa program bahkan terlihat lebih sebagai pencitraan semata, dan sebagian lainnya tidak memiliki dasar yang jelas. Misalnya, pelayanan publik yang ditekankan bupati, kenyataannya masih banyak terjadi maladministrasi serta kurangnya kualitas layanan kepada masyarakat,” tegas mereka.

ABC juga menyoroti kebijakan yang mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat, seperti pengiriman siswa bermasalah ke barak pelatihan. Menurut mereka, kebijakan seperti ini memerlukan kajian yang matang, serta kejelasan kurikulum dan aturan, agar tidak menimbulkan dampak negatif yang baru di kemudian hari.

Lebih jauh, mereka mempertanyakan sejumlah janji politik yang disampaikan Wahyu-Ramzi pada masa kampanye, yang hingga kini belum terlihat realisasinya, antara lain:

• Bantuan Rp25 juta per RT per tahun: Tidak terlihat realisasi konkret dalam bentuk apa hingga saat ini.

• Penyediaan lapangan kerja dan insentif untuk pelaku usaha mikro: Faktanya, masih banyak warga Cianjur yang menganggur dan UMKM yang belum mendapat dukungan nyata.

• Bantuan Rp300 juta untuk pesantren, diniyah, lembaga keagamaan, seni budaya, kelompok petani dan nelayan: Hingga hari ini, banyak lembaga nonformal yang masih luput dari perhatian pemerintah daerah.

• Program sekolah gratis dan WiFi gratis untuk sekolah: Alih-alih meningkat, malah terjadi efisiensi besar-besaran di sektor pendidikan, disertai dengan munculnya oknum-oknum dan dugaan praktik mafia di lingkungan Dinas Pendidikan.

• Beasiswa pelajar dan mahasiswa, serta insentif guru, tutor, dan dosen: Sampai hari inipun belum terlihat nyata upaya pemerintah memberikan bantuan beasiswa bagi siswa maupun mahasiswa atau bantuan dan pendidikan terhadap guru dan dosen.

“Sayangnya, pemerintah masih enggan memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai program bantuan pendidikan. Baik siswa, mahasiswa, guru, maupun dosen yang hari ini tengah berjuang menimba ilmu demi kemajuan Kabupaten Cianjur, dan kami belum merasakan kehadiran nyata dari kebijakan yang dijanjikan,” tambah ABC.

Tak hanya itu, ABC juga menyoroti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Cianjur, yang menurut mereka menjadi tantangan besar bagi pemerintahan saat ini.

“IPM yang rendah mencerminkan masih banyaknya pekerjaan rumah di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ini bukan sekadar angka, tapi cerminan dari kualitas hidup masyarakat Cianjur yang belum membaik secara signifikan,” ujar mereka.