PMII Jawa Barat Kritik Perubahan Nama Jadi Tatar Sunda, Tantang DPRD Debat

JOURNALNUSANTARA.COM, BANDUNG - Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Barat melayangkan kritik keras terhadap wacana perombakan identitas administratif Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda.

Gagasan yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat itu dinilai tidak memiliki urgensi yang nyata bagi kemaslahatan masyarakat luas.

Bendahara PKC PMII Jawa Barat Ardiana Nugraha memandang langkah para legislator tersebut seperti tindakan mencari-cari pekerjaan di tengah banyaknya persoalan daerah yang belum tuntas.

Pihaknya mengkritik keras dan mengkhawatirkan usulan ini sarat akan kepentingan politis untuk mengambil hati Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Secara substansi, PMII menilai perubahan nama administratif justru berpotensi mempersempit esensi kebudayaan Sunda itu sendiri. Identitas kultural Tatar Sunda secara historis memiliki cakupan luas yang melampaui sekat geopolitik saat ini, termasuk mencakup Banten, Jakarta, hingga sebagian Jawa Tengah.

Jika nilai lokal ingin diperkuat, pemerintah disarankan mengoptimalkan sektor edukasi secara formal lewat kurikulum kesundaan wajib alih-alih merombak nama wilayah. Upaya tersebut dinilai jauh lebih produktif dalam merawat warisan peradaban leluhur secara berkelanjutan bagi generasi masa depan.

Mahasiswa juga mendesak DPRD untuk memprioritaskan penyelesaian sengkarut sistem seleksi penerimaan siswa baru yang masih menuai polemik di kalangan orang tua murid.

Selain itu, tingginya angka pemutusan hubungan kerja di tingkat nasional yang menempatkan Jawa Barat di posisi teratas juga memerlukan penanganan serius.

Ardiana turut mempertanyakan urgensi anggaran hibah bernilai fantastis serta mendesak adanya audit menyeluruh terhadap proyek penerangan jalan umum Jabar Caang yang dilaporkan banyak mati di daerah.

"Kami mengkritik nama Jawa Barat ini dirubah menjadi Tatar Sunda, karena tidak memiliki urgensi dan substansi yang jelas," tegas Ardiana saat menyampaikan sikap resminya.