Relokasi Bojongmeron: Langgar Kesepakatan DPRD dan Diwarnai Kekerasan, Pemkab Cianjur Dinilai Cedera Keadilan

Marcell menegaskan, adanya intimidasi dan kekerasan fisik tersebut menunjukkan pergeseran dari relokasi menuju represi. Ia menyebut fakta ini berpotensi masuk pelanggaran pidana, seperti Pasal 351 KUHP (Penganiayaan), Pasal 406 KUHP (Perusakan barang), Pasal 170 KUHP (Kekerasan di muka umum), hingga pelanggaran HAM.

"Ketika pedagang yang sudah puluhan tahun hidup di sana dipukul hanya karena ingin mempertahankan ruang hidupnya, maka yang harus direlokasi bukan hanya mereka, tetapi cara berpikir kekuasaan yang mengabaikan kemanusiaan," tutupnya.

Ia menekankan bahwa inti masalah bukan pada perlunya relokasi, tetapi pada cara melaksanakannya, yang dinilai tergesa-gesa, tidak terbuka, tidak akuntabel, dan disertai kekerasan.