PMII Cianjur Kritik Keras Pemkab: Gunakan Kekerasan dalam Penggusuran Pasar Boemero, Aspirasi Rakyat Diabaikan

Journalnusantara.com, Cianjur – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Cianjur melancarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur menyusul insiden penggusuran dan penertiban pedagang di Pasar Boemero, yang diwarnai dugaan kekerasan dan tindakan represif.

Sekretaris Umum (Sekum) PC PMII Cianjur, Alief Irfan, menggunakan sebuah metafora keras untuk menggambarkan dugaan pola kebijakan Pemkab Cianjur: "Pemkab Cianjur di duga pandai dalam satu hal, ia tahu cara mematahkan kaki masyarakatnya, lalu ia memberikan bantuan tongkat/kursi roda, lalu berkata, lihat. Kalau bukan karena pemerintah, kamu tak akan bisa berjalan."

Kutipan ini, menurut Alief, merupakan kritik terhadap tindakan Pemkab Cianjur terkait penggusuran Pasar Boemero yang dinilai menggunakan cara-cara yang "sangat tidak lazim".

PMII Cianjur secara resmi mengecam insiden yang terjadi baru-baru ini, di mana kawan-kawan mahasiswa yang melakukan pendampingan advokasi penggusuran Pasar Boemero dilaporkan mendapatkan perlakuan dugaan kekerasan/tindakan represif oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Kami mengecam keras sebuah insiden buruk yang baru-baru ini terjadi, di mana kawan-kawan mahasiswa yang sedang melakukan pendampingan advokasi pergusuran pasar bomero, mendapatkan perlakuan dugaan kekerasan/tindakan represif oleh oknum Satpol PP, yang seharusnya tidak dilakukan," tegas Alief.

Selain mahasiswa, Alief juga mengonfirmasi adanya korban luka dari kalangan pedagang Pasar Boemero. Ia menilai, "kekerasan terhadap para pedagang Boemero yang di duga dilakukan oleh oknum Satpol PP, merupakan sebuah bentuk pengkhianatan, terhadap nilai kemanusiaan."

Lebih lanjut, Alief menyoroti pengabaian terhadap aspirasi pedagang. Para pedagang, kata dia, telah berulang kali menyampaikan keberatan terhadap rencana relokasi kepada DPRD Cianjur.

Namun, hasil pembahasan, bahkan yang tertuang dalam nota komisi maupun nota fraksi DPRD, "sama sekali tidak digubris oleh pihak pemerintah daerah."

"Ini sebuah ancaman untuk masyarakat Cianjur, bukan hanya untuk para pedagang Boemero," tambahnya.

Mengakhiri pernyataannya, PMII Cianjur menyerukan perlawanan: "Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka satu kata: Lawan!"