KTT G20 Indonesia dan Urgensi Komitmen Menjaga Perdamaian dalam Islam

Oleh : Mujahidin Nur, Anggota Komisi Infokom MUI dan Direktur Eksekutif Peace Literacy Institute Indonesia, Jakarta

Journalnusantara.com - Di sela-sela perhelatan prestisius KTT G20, Presiden Indonesia Joko Widodo dan para diplomat senior Indonesia ‘berjuang’ untuk melakukan lobi-lobi politik terhadap negara-negara yang selama ini keras dalam memberikan sangsi kepada Russia akibat invasinya ke Ukraina sebagaimana disampaikan oleh tiga diplomat senior Indonesia kepada Politico.eu sebuah media kenamaan politik kenamaan Uni Eropa (15/11/2022).

Lobi-lobi politik dan diplomasi itu tentu saja ditujukan pada negara yang selama ini keras menerapkan beberapa sanksi (series of sanctions) kepada Rusia yaitu Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan negara-negara Eropa agar mampu menunjukkan fleksibelitas terhadap Russia selama gelaran KTT G 20 ini.

Indonesia sebagai negara pemegang Presidensi G20 tahun ini, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, mempunyai tanggungjawab besar bagaimana KTT G20 ini tidak dead lock sehingga bisa melahirkan komunike bersama untuk kemaslahatan dunia secara mondial.

Baca Juga: GP Ansor Sumedang: Bawaslu Perlu Mengoptimalkan Digitalisasi Penanganan Pelanggaran

Joko Widodo khawatir apabila negara-negara Barat tidak fleksibel terhadap Russia di KTT G20 ini, maka bisa saja KTT20 kali ini tidak meninggalkan komunike atau deklarasi bersama sehingga, G20 selesai tanpa ada kesepakatan yang ditandatangani dan dideklarasikan bersama. Karenanya, sangatlah wajar, apabila Presiden Indonesia mengatakan bahwa Presidensi G20 kali ini merupakan Presidensi paling berat karena terjadi di tengah peperangan antara Rusia dan Ukraina.

Usaha-usaha yang dilakukan Presiden Indonesia dengan para diplomat senior itu apabila diterjemahkan dalam prespektif Islam merupakan wujud ajaran Islam yang mengajarkan perdamaian, mengajarkan umatnya untuk mendamaikan mereka yang berseteru untuk sama-sama meneguhkan perdamaian sebagai ruh pergaulan global.
Karenanya Alquran dan hadits, juga dicontohkan era para khalifah rasyidun tidak pernah melahirkan adanya dikotomi atau kategorisasi Dar Islam (Negeri Islam) dan Dar Harb (Negeri Perang) karena hal ini mempunyai implikasi yang akan melahirkan konflik dan perpecahan di pentas global.

Khalil Rajab Hamdan al-Kabisi mengatakan, pembagian konseptual antara negeri Islam dan negeri perang hanya lahir dari pemikiran fuqaha’ (ahli fikih). Mereka ingin menciptakan aturan bernegara, mengelompokkan perbedaan sosial, dan kemudian mengatur pola-pola interaksinya. Sementara Islam sendiri dalam konteks bernegara menghendaki umatnya untuk senantiasa menciptakan harmoni, perdamaian, dan saling menghormati antara satu bangsa dengan bangsa lainnya.

Baca Juga: Jelang Grand Opening 8th Cafe and Skylounge, West Point Hotel Bandung Tawarkan Harga Menarik dan Terjangkau

Artinya, dalam konteks bernegara, sudah sepatutnya presiden-presiden umat Islam memberikan kontibusi riil dan holistik dalam menciptakan perdamaian dunia melalui forum-forum regional maupun internasional seperti yang dilakukan Joko Widodo dalam forum G20 ini.

Presiden dari negara-negara Muslim harus mampu menjadi pioner terdepan dalam memperjuangkan kemanusiaan, menciptakan tatanan ekonomi yang humanis, tatanan politik yang humanis, tatanan sosial yang humanis sehingga nilai-nilai kemanusiaan (insaniyah) yang menjadi tujuan hadirnya agama ini mampu terwujud dalam kehidupan global.

Meminjam bahasa Alquran semoga dengan segala usaha dan perjuangan bangsa ini berkontribusi menciptakan perdamaian dunia, negara kita bisa diktegorikan sebagai Darus Salam, negeri yang dipenuhi dengan kedamaian dan mampu menyebarkan diplomasi damai ke berbagai penjuru dunia.

Baca Juga: 7 Cara Menjaga Kesehatan Mata, Yuk Lakukan !

Konsep Darus Salam (Negeri Damai) yang didasarkan pada firman Allah SWT: