Oleh: Yudi Latif
Problem utama pembangunan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan antara voices (apa yang disuarakan) dan choices (apa yang dipilih sebagai kebijakan). Semua orang bersepakat menyuarakan peran penting pendidikan bagi kemajuan bangsa. Namun, pilihan kebijakan yang diterapkan rezim pendidikan justru acap kali mengacaukan dunia pendidikan.
Politik pendidikan kian terjerumus ke dalam kendali orang atau lembaga yang hanya berbekal semangat meniru secara serampangan, mengambil jalan pintas dan logika proyek, tanpa kecukupan wawasan dan kompetensi dalam menangani pendidikan.
Pendidikan semakin sering diperlakukan seperti proyek administratif yang dapat didistribusikan penanganannya kepada instansi sembarangan, seolah hanya perkara pembagian jatah garapan, pembangunan fisik, penyusunan program ad hoc, statistik penyerapan anggaran, dan ukuran-ukuran teknokratis kuantitatif.
Padahal, pendidikan adalah pekerjaan peradaban. Ia menyangkut pembentukan manusia, pertumbuhan intelektual, pembentukan karakter, kecakapan hidup, pewarisan kebudayaan, sekaligus penyiapan masa depan bangsa.
Dengan demikian, pendidikan menuntut bukan sekadar kewenangan birokratis, melainkan pemahaman mendalam tentang bagaimana manusia tumbuh, belajar, dan menemukan makna hidupnya dalam kerangka kerja peradaban.
Pendidikan sebagai proses peradaban menghendaki keterpaduan antara pembelajaran nilai mental-kultural, keterampilan tata kelola dan kepatuhan hukum, serta tata sejahtera berbasis daya kreatif-inovatif.
Dalam operasionalisasinya di dunia persekolahan, orientasi pendidikan saat ini seolah direduksi sekadar urusan skor, peringkat, target capaian, dan pergantian kurikulum yang nyaris tak pernah berhenti.
Sekolah dipaksa mengejar angka keberhasilan, sementara proses pembentukan manusia kerap tersisih. Guru pun berada dalam posisi sulit.
Energi mereka habis untuk memenuhi tuntutan administratif, menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang silih berganti, serta menyusun laporan birokratis yang sering kali menjauhkan mereka dari tugas utama mendidik manusia.
Guru perlahan direduksi menjadi pelaksana teknis kurikulum, bukan lagi sebagai pamong: penuntun kehidupan, pemberi teladan, penyulut daya pikir dan keberanian moral peserta didik.
Perhatian negara cenderung lebih tertuju pada perubahan sistem, prosedur, dan proyek kelembagaan daripada penguatan kualitas dan kesejahteraan guru.
Mereka yang memikul tanggung jawab membentuk masa depan bangsa justru kerap hidup dalam ketidakpastian ekonomi dan rendahnya penghargaan sosial.
Perhatian pemerintah lebih tersedot pada program populisme, yang menempatkan tenaga penyedia makanan lebih dihargai ketimbang para pendidik yang menentukan arah peradaban.