Oleh: Agung Wibawanto
Rasa marah dan kemarahan adalah sebuah proses perasaan yang dialami manusia. Ia tidak hadir begitu saja melainkan tercipta dalam kondisi dan waktu yang cukup berproses. Hal ini yang dapat dilihat dari amuk massa berawal dari aksi unjuk rasa mahasiswa 25 Agustus berlanjut tanggal 28 Agustus.
Lepas dari teori konspirasi bahwa kerusuhan Agustus ditunggangi kepentingan politik pihak tertentu. Ada yang mengatakan pihak asing terlibat (sebuah analisa klasik yang belum terbukti). Ada pula yang menuding PDIP yang berposisi sebagai oposisi. Jokowi pun tidak luput dari sangkaan karena persaingan kekuasaan dengan Presiden Prabowo.
Bahkan, ada pihak yang berspekulasi bahwa sesungguhnya Prabowo sendiri lah yang memicunya pertama kali. Publik berteori gaya Prabowo selama ini menunjukkan bahwa dirinya pahlawan penyelamat setelah kerusuhan terjadi (dalam beberapa kasus seperti itu). Lalu teori mana yang benar karena bisa diterima akal?
Saya tidak berpretensi bermain-main lalu terjebak dalam teori konspirasi seperti itu. Tulisan ini lebih didasari pada fakta yang terjadi dan itu sudah termuat dalam media nasional. Diawali sejak masa kampanye menjelang pilpres 2024 lalu (ingat film dokumenter Dirty Vote). Di masa melepas kenangan bersama Jokowi.
Suka atau tidak suka dengan perilaku Jokowi yang berpisah dengan PDIP karena Megawati tidak merestui usulan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan, sepertinya publik sudah bisa menerima dan percaya era transisi kekuasaan melalui pemilu akan berlangsung lancar. Artinya, mulai membuka lembaran baru.
Namun tidak. Publik dikejutkan drama politik yang melibatkan lembaga hukum seperti MK yang meloloskan seseorang meski baru berpengalaman menjabat sebagai walikota/bupati dan juga masih di bawah 40 tahun untuk menjadi cawapres. Keputusan ini menyebabkan Gibran dapat mencalonkan diri berpasangan dengan Prabowo.
Publik sudah menduga bahwa proses pilpres kali ini bakal tidak beres dan akan banyak kecurangan lainnya. Ketua MK sendiri, yang merupakan adik iparnya Jokowi, dinyatakan secara sah melanggar etika dalam persidangan tersebut. Bentuk sanksinya, jabatan ketua MK diganti dengan anggota MK yang lain.
Dan benar saja, mobilisasi logistik untuk pemilih dilakukan secara gencar dan masif seluruh pelosok negeri. Hal ini nyata-nyata dilakukan oleh pejabat negara yang waktu itu masih dibawah pimpinan Jokowi. Bahkan Jokowi sendiri secara terang-terangan menyatakan dukungannya kepada Paslon Pragib.
Seperti sudah diduga Pragib menang pilpres dengan angka yang fantastis 58% mengalahkan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Sampai di sini pun, sepertinya publik masih mau kompromi menerima hasil pemilu. Pendukung Jokowi ditambah pendukung Prabowo memang sulit tertandingi terlebih dengan penggunaan strategi bansos.
Masyarakat pemilih kita terutama yang tradisional masih bermental pragmatis. Ada yang memilih karena diberi sembako, ada pula yang memilih karena tidak mau banyak pikiran penuh intrik dan konflik. Pilihan kepada Prabowo karena ada nama Jokowi menjadi pilihan karena lebih dikenal saja, bukan karena mereka mengetahui kualitasnya.
Memasuki era pemerintahan baru, publik kembali dibikin terkejut dengan gaya dan cara Prabowo membentuk tim kerjanya (kabinet). Pembantu Presiden (kementerian dan lembaga negara) jauh lebih banyak dibanding era Jokowi. Aroma KKN jelas sangat terlihat tanpa peduli dengan kualitas dan kompetensi yang dimiliki. Ini hanya bagi-bagi kue kekuasaan.
Keraguan publik mulai terbukti dengan muncul satu persatu masalah yang dilakukan para menterinya. Menristek Dikti pertama kali menjadi korban diganti karena ulahnya marah-marah pada staf. Kemudian muncul kasus pagar laut, muncul lagi soal gas LPG 3 kg. Kenaikan Pajak Penghasilan 12% juga bikin heboh. Menteri pamer kop kementerian untuk urusan pribadi tingkat desa.
Bahkan Mendes tersebut jelas-jelas dinyatakan bersalah oleh hakim karena cawe-cawe dalam pilkada istrinya. Sejak saat itu, banyak muncul kebijakan maupun sikap perilaku pejabat yang dianggap publik lucu, ngaco juga tidak pas, menimbulkan kontroversi. Banyak darinya kemudian dicabut aturannya.
(Bersambung...)