Partai Golkar Laksana Pohon Rindang Tumbang di Tangan Seorang Tukang Kayu, Benarkah ?

Oleh : Ridwan Mubarak

Penulis adalah Pengurus DPD Kosgoro Kab. Cianjur dan Direktur Yayasan Cianjur Global  Institute, kini bergiat sebagai Pendidik di Padepokan Sang Cipta Rasa.

JournalNusantara.com/ Opini - Keputusan Airlangga Hartarto untuk menanggalkan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar mengejutkan banyak pihak. Posisi ketua umum DPP Partai Golkar bukanlah jabatan main-main, selain capaian karier politik prestisius juga terdapat hal yang prinsip yakni tanggunhgjawab yang teramat besar di dalamnya.

Meskipun demikian, jauh sebelum Airlangga menandatangani surat pengundurannya pada Sabtu (10/8) dan diumumkan secara resmi pada Minggu (11/8) melalui tayangan video singkat dan terpublikasikan di media masa dan jejaring sosial media lainnya, isu pengunduran ini sudah muncul di internal pengurus DPP Golkar. Terlebih isu Munaslub Golkar sempet menyeruak jauh  sebelum Pilpres 2024 lalu. 

Spekulasi politikpun banyak bermunculan terkait sebab-musabab Airlangga mundur sebagai Ketum Golkar. Namun jika kita tarik lebih dalam lagi dalam pusaran kepentingan politik jelang Pilkada serentak 2024, mundurnya Airlanggo tidak terlepas dari dua kemungkinan yakni faktor internal dan faktor eksternal Partai Golkar. 

Faktor internal partai sangat mungkin, karena Partai Golkar sebagai Parpol Kader banyak memiliki faksi-faksi kepentingan di dalamnya, dimana antara satu faksi dengan faksi lainnya saling berkompetisi guna memperoleh porsi politik sebanyak mungkin. Sosok Bahlil Lahadalia dan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai pengurus DPP Partai Golkar, dapat menjadi kompetitor terberat bagi Airlangga untuk tetap bercokol di posisi sentral partai besutan orde baru tersebut. Namun, jika dilihat dari capaian politik Golkar dalam Pileg dan Pilpres 2024 lalu, tidak cukup alasan Airlangga untuk mengundurkan diri.

Pada Pileg 2024 Partai Golkar merupakan partai pemenang kedua nasional dalam meraih kursi di DPR-RI yakni 102 kursi atau 18% kursi DPR RI. Lantas pada momentum Pilpres 2024, Golkar melalui Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah sukses mengantarkan pasangan Prabowo-Gibran menjadi pemenang kontestasi politik dan kini tengah menunggu pelantikan serta sumpah jabatan.

Dengan bahasa lain, fakta politik menyatakan bahwa Airlangga dalam hal kinerja politik telah sukses melakukan maping secara terarah dan terukur. Kalaupun ada tekanan dari internal pengurus partai Golkar lainnya, sangat memungkinkan diselesaikan pada acara Munas Golkar mendatang. 

Berikutnya, faktor eksternal ataupun faktor dari luar Partai Golkar apakah dapat menjadi sebab mundurnya Airlangga?. Jawabannya simpel saja, sangat mungkin karena politik adalah seni segala kemungkinan. Apapun sangat mungkin terjadi dalam pergumulan politik. Faktor eksternal ini banyak memunculkan spekulasi, diantaranya kasus hukum Airlangga terkait izin  ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang berkasnya sudah masuk di Kejaksaan Agung, bahkan Airlangga sendiri pernah dipanggil oleh kejaksaan untuk dimintai keterangan sebagai saksi dari kasus ini. Airlangga menerima surat pemanggilan dari Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya periode 2021-2022 di Kementerian Perdagangan.

Hal lain yang tidak kalah memungkinkan adalah kepentingan politik lingkaran penguasa Jokowi dan Prabowo. Benar bahwa Airlangga adalah Ketua Umum Partai, namun dari sisi struktural ia adalah pembantu Presiden yang kini masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kabinet Kerja Jokowi-Ma'ruf Amin jilid 2. 

Isu tentang Jokowi ataupun Gibran melakukan "invasi politik" terhadap Golkar demi memperoleh posisi sentral di dalam tubuh Golkar sangat mungkin dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya. Hal Ini harus dilakukan untuk keberlanjutan kekuasaan politik yang telah dibangun oleh Jokowi selama sepuluh tahun terakhir. Presiden Jokowi dengan segala kiprah politiknya dalam memimpin bangsa dan Republik ini, berharap ada keberlanjutan dalam pembangunan melalui program-program yang telah dipetakan sejak periode pertama Jokowi memerintah.

Regenerasi politik Presiden Jokowi mewujud dalam bentuk reinkarnasi politiknya Gibran sebagai Wakil Presiden RI terpilih, Boby Nasution sebagai kandidat kuat Gubernur di Pilkada Sumatera Utara dan Kaesang yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai generasi milenial yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Jikalah benar bahwa Presiden Jokowi turut cawe-cawe terhadap mundurnya Airlangga dari partai Golkar, hal ini akan semakin mempertegas kuasa Jokowi dalam lingkar pemerintahan di Republik ini. Pastinya, lambat ataupun cepat waktu yang akan menjawab segalanya, tidak terkecuali apakah terdapat peranan Presiden Jokowi atau tidak terkait mundurnya Airlangga.