Sejak 2004-2022, KPK Tangani 373 Kasus Penyuapan Pelaku Usaha

Journalnusantara.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron hadir dalam diskusi bertajuk ‘Clean Business Conduct to Support Competitiveness’ di Jakarta, Kamis (06/04/2023).

Berdasarkan data perkara, kata Ghufron, sejak tahun 2004-2022, sebanyak 373 pelaku usaha tercatat telah ditangani KPK. Setelah ditelaah, kasus terbanyak yang melibatkan korupsi pada sektor pelaku usaha adalah penyuapan yang totalnya mencapai 904 kasus.

"Oleh karenanya, KPK mengajak para pelaku usaha untuk menjadikannya sebagai bahan evaluasi agar kasus penyuapan serta gratifikasi tidak kembali terjadi," ucapnya dilansir dari media KPK.

Menurutnya sudah sepatutnya, pengusaha memegang etika dalam menjalankan proses bisnisnya agar menciptakan iklim yang kompetitif.

Baca Juga: Miss Supraglobal 2022 Ajak Generasi Muda Lestarikan Lingkungan

“KPK sangat komitmen dan bersemangat untuk memberantas korupsi dari 2 sektor yaitu sektor pemangku kepentingan dan sektor pelaku usaha agar pengusaha punya etik berbisnis tidak menggunakan segala cara termasuk suap dan gratifikasi,” kata Ghufron.

Ia mengatakan, KPK mengajak perwakilan anggota AmCham Indonesia untuk bergabung melakukan sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API).

"API adalah personil bersertifikasi yang berkompetensi membangun sistem integritas standar nasional dalam upaya pemberantasan korupsi pada instansinya," terangnya.

Sementara itu, Chair AmCham Indonesia, Douglas Ramage menyampaikan, apresiasinya kepada KPK karena telah memberikan pembekalan terhadap para pengusaha agar tidak terjebak dalam lingkaran tindak pidana korupsi.

Baca Juga: Ramadan Karim, Forkopimda Jabar Gelar Tarawih Keliling

"Diskusi ini diharapkan menjadi wadah bertukar pikiran antara pengusaha anggota AmCham dengan KPK," tandasnya dengan nada penuh harap.

Sebagai informasi, hadir dalam kegiatan tersebut Chair AmCham Indonesia Douglas Ramage beserta perwakilan anggota AmCham Indonesia dari pelbagai sektor (perbankan, farmasi dan konsultan), Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, serta Direktur AKBU KPK Aminuddin.