Pencegahan Banjir, Menguatkan Infrastruktur Hijau dan Ketahanan Komunitas Pesisir

Journalnusantara.com - Upaya pencegahan banjir memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur keras seperti tanggul dan kanal, tetapi juga pada penguatan infrastruktur hijau dan kesadaran masyarakat.

Banjir merupakan masalah multidimensi yang dipicu oleh perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan tata ruang yang tidak berkelanjutan. Sebagai Puteri Bahari Indonesia yang berfokus pada kelestarian lingkungan pesisir, saya percaya bahwa solusi terbaik adalah yang mengintegrasikan ekologi dan teknologi.

Di sektor perkotaan, implementasi konsep Smart Drainage dan sumur resapan harus ditingkatkan. Pemerintah daerah perlu secara tegas meninjau ulang perizinan pembangunan yang menutup atau mengurangi daerah resapan air.

Setiap pembangunan baru harus diwajibkan menyertakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memadai dan teknologi penyerapan air. Ini memastikan bahwa air hujan dapat kembali ke dalam tanah, mengurangi beban saluran drainase dan mencegah genangan di permukaan.

Selain itu, pengerukan sedimen pada sungai dan normalisasi saluran air harus dilakukan secara berkala dan terencana, didukung oleh pengawasan ketat agar tidak ada pembuangan limbah ilegal yang mempercepat pendangkalan.

Penting juga untuk menyoroti peran masyarakat pesisir, yang menjadi garda terdepan menghadapi ancaman ganda banjir rob dan banjir kiriman. Melalui program edukasi seperti yang saya dorong, edukasi mengenai konservasi mangrove sangat penting.

Hutan mangrove terbukti efektif sebagai penahan alami (buffer zone) yang dapat mengurangi dampak gelombang pasang dan menyimpan karbon. Restorasi ekosistem ini adalah investasi jangka panjang untuk mitigasi bencana.

Yang terakhir, dibutuhkan sistem peringatan dini yang efektif dan pelatihan kesiapsiagaan komunitas. Masyarakat harus tahu tindakan yang harus diambil sebelum, saat, dan setelah banjir.

Kolaborasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), komunitas lokal, dan stakeholder terkait harus diperkuat untuk memastikan respons cepat dan terkoordinasi.

Dengan mengedepankan infrastruktur hijau, tata kelola yang baik, dan partisipasi aktif masyarakat, kita dapat mengurangi risiko bencana banjir secara signifikan dan membangun ketahanan wilayah yang lebih kokoh.