"Utang daerah bukan berarti otomatis salah. Namun utang harus menjadi opsi terakhir setelah seluruh efisiensi belanja dimaksimalkan, program non-prioritas dievaluasi, dan potensi pendapatan daerah dioptimalkan," tegas Asep.
Tiga temuan lainnya mencakup pertumbuhan belanja yang berisiko lebih cepat dibanding kemampuan pendapatan, belum jelasnya porsi anggaran untuk sektor ekonomi produktif, serta struktur belanja yang masih mendominasi operasional rutinitas birokrasi ketimbang investasi pembangunan.
Guna mengukur kualitas ketahanan anggaran daerah, Poslogis menguji rancangan tersebut menggunakan metode Fiscal Stress Test. Pengujian dilakukan terhadap delapan dimensi utama, antara lain kemandirian fiskal, ketahanan pendapatan, keberlanjutan, hingga manajemen risiko.
Hasilnya, APBD Kabupaten Cianjur 2027 memperoleh skor 54 dari 100 dengan predikat "APBD berjalan, tetapi belum tangguh".
"Kategori ini bukan vonis gagal, tetapi pesan jelas bahwa administrasi penganggaran memang sudah berjalan, namun strategi fiskal, kualitas belanja, dan keberanian menentukan prioritas masih harus diperkuat," jelas Asep.
Lebih lanjut dia mengingatkan agar pembahasan KUA-PPAS di DPRD Cianjur tidak terjebak pada perdebatan bagi-bagi plafon anggaran antarinstansi.
"APBD adalah keputusan tentang masa depan daerah. Ukurannya bukan seberapa besar anggaran yang tersedia, melainkan seberapa baik kewenangan fiskal tersebut digunakan untuk membangun Cianjur yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan," pungkasnya.