JOURNALNUSANTARA.COM, CIANJUR - Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2025 mengungkapkan fakta krusial mengenai kondisi fiskal Kabupaten Cianjur.
Sorotan utama tertuju pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang gagal mencapai target di hampir seluruh komponen, mulai dari pajak daerah, retribusi, hingga lain-lain pendapatan yang sah.
Kondisi ini dinilai ironis mengingat pertumbuhan ekonomi Cianjur justru tercatat melampaui target yang ditetapkan.
Secara teori, pertumbuhan ekonomi yang positif seharusnya linier dengan peningkatan aktivitas konsumsi dan jasa yang berujung pada kenaikan pajak serta retribusi.
Namun, anomali yang terjadi di Cianjur menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas ekonomi di lapangan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menangkap potensi tersebut.
Kritik Panitia Khusus (Pansus) LKPJ menjadi relevan karena mengidentifikasi ketidaksiapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil dalam bekerja secara optimal.
"Masalah mendasar diduga berakar pada metode kerja konvensional yang belum bertransformasi," ujar Direktur Poslogis Asep Toha.
Potensi besar dari sektor properti, pajak hotel dan vila yang belum terdata secara valid, hingga pengelolaan parkir dan pasar yang masih manual menjadi titik kebocoran pendapatan.
Selain itu, pengawasan terhadap sektor tambang galian C dan pemanfaatan aset daerah dinilai masih sangat lemah, sehingga dana yang seharusnya masuk ke kas daerah justru menguap.
"Ketergantungan terhadap dana transfer pusat akan terus menghantui jika strategi fiskal tidak segera dibenahi secara fundamental," ungkapnya.
Tantangan ke depan bukan hanya soal mencapai angka, melainkan bagaimana membangun sistem digitalisasi dan validasi data yang mampu menutup celah kebocoran.
Pansus LKPJ telah memberikan sinyal keras bahwa pembenahan tidak bisa lagi ditunda demi kemandirian fiskal Cianjur yang lebih kuat.