Journalnusantara.com, Langkat - Gelombang aspirasi dari Forum Melayu Bersatu (FMB) Kabupaten Langkat kembali menguat.
Setelah menggelar aksi demonstrasi menuntut pencopotan Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Langkat, massa aksi akhirnya diterima langsung oleh Bupati Langkat, Syah Afandin.SH.
Dalam aksi yang digelar di halaman Kantor Bupati Langkat pada Kamis (2/10/2025) lalu, massa membawa spanduk tuntutan serta menyampaikan langsung aspirasi di hadapan Bupati. Koordinator Aksi FMB, Ahmadi, menegaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan aspirasi masyarakat secara terbuka dan resmi kepada Bupati.
FMB menilai kedua pejabat tersebut gagal mengimplementasikan regulasi Pemajuan Kebudayaan Daerah, sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2024 dan Perbup Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Ahmadi menyampaikan melalui pesan WhatsApp dan panggilan telepon pada Jumat (3/10/2025) pukul 10.30 WIB bahwa Bupati sudah menerima mereka dengan baik.
"Bupati sudah menerima kami dengan baik dan beliau berjanji akan melakukan evaluasi terhadap perangkat daerah terkait. Namun tentu harus melalui mekanisme perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia," ungkap Ahmadi.
Sebelumnya, dalam maklumat yang dikeluarkan, FMB memang secara spesifik meminta Bupati Langkat Syah Afandin.SH untuk segera mengganti kedua kepala dinas tersebut karena dianggap tidak mampu mendorong kemajuan sektor kebudayaan dan pariwisata, serta belum mengakomodasi regulasi pemajuan kebudayaan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Namun, Ahmadi menegaskan bahwa Forum Melayu Bersatu tidak akan tinggal diam jika aspirasi yang telah disampaikan berulang kali tidak mendapat tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah.
"Apabila Bupati Langkat tidak juga merespons tuntutan ini, maka kami akan kembali turun ke jalan dalam aksi Forum Melayu Bersatu Jilid III. Dan kali ini, kami pastikan akan membawa massa aksi yang lebih banyak," tegasnya.
Kini, bola panas ada di tangan Bupati Langkat Syah Afandin. Publik menanti langkah konkret pemerintah daerah dalam merespons desakan Forum Melayu Bersatu, apakah benar-benar melakukan evaluasi atau justru membiarkan gejolak sosial ini berlanjut ke aksi yang lebih besar.