Potret Buram Anggaran dan Dualisme Kepemimpinan di Cianjur 2025-2030

JOURNALNUSANTARA.COM, CIANJUR – Tahun pertama pemerintahan Kabupaten Cianjur periode 2025–2030 kini berada dalam sorotan tajam.

Di balik deretan angka capaian mentereng yang dipamerkan pemerintah, sebuah kajian independen lintas sektor mengungkap potret yang kontradiktif: mulai dari ancaman kebangkrutan fiskal, sengkarut data pendidikan, hingga aroma dualisme kepemimpinan di pucuk birokrasi.

Laporan bertajuk Narasi Kinerja, Konsistensi Fiskal, dan Persepsi Kepemimpinan yang disusun oleh Ridwan Marcell menjadi basis kritik tersebut.

Dokumen ini merupakan sintesis dari rangkaian diskusi publik yang diinisiasi oleh Rumah Bersama Urang Cianjur (RBUC) dan YLBHC, merangkum kegelisahan akademisi hingga kesaksian internal birokrasi yang mencium ketidakberesan di jantung kekuasaan.

Ilusi Angka dan Impitan APBD

Pemerintah daerah mencatatkan capaian infrastruktur jalan mantap sebesar 77,22 persen serta realisasi investasi yang menembus Rp 2,29 triliun. Namun, kajian ini menyebut angka-angka tersebut tak ubahnya gincu yang menyembunyikan kerapuhan pada struktur APBD 2025–2026.

Keputusan populis mengangkat sekitar 7.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kini mulai dirasakan sebagai bumerang. Dengan membengkaknya beban gaji, ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur rakyat kian terhimpit.

"Struktur fiskal kita sedang sesak napas. Jika tidak dikendalikan, belanja modal akan habis dimakan belanja pegawai," tulis laporan tersebut.

Skandal PKBM dan Data Siluman

Sorotan paling tajam mengarah pada sektor pendidikan. Meski anggaran terus dikucurkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Cianjur dinilai masih tertahan di dasar klasemen Jawa Barat.

Forum diskusi mengungkap adanya indikasi kuat penggelembungan data pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Dugaan adanya siswa fiktif untuk menyerap dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) menjadi rahasia umum yang mulai terkuak.

Tanpa audit lapangan yang jujur, perencanaan pendidikan di Cianjur dinilai hanya berbasis pada data rapuh yang berisiko menciptakan inefisiensi anggaran secara masif.

Geothermal dan Kedaulatan Air