Pemekaran Jawa Barat, Antara Harapan Pemerataan dan Tantangan Otonomi Baru

Politik Otonomi atau Politik Kekuasaan?

Tak dapat dimungkiri bahwa pemekaran juga beraroma politis. Menurut kajian Litbang Kemendagri (2023), sebagian besar aspirasi DOB seringkali dimotori elite lokal yang berharap naik kelas secara politik.

Bupati ingin jadi gubernur, tokoh lokal ingin jadi pemimpin provinsi, dan muncul 'proyek politik' yang tak selalu berpihak pada rakyat. Sebagai catatan, dari 45 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia saat ini, banyak daerah hasil pemekaran yang justru gagal secara ekonomi dan keteteran secara birokrasi.

Sebut saja Provinsi Papua Barat Daya atau beberapa kabupaten di Maluku Utara yang masih sangat tergantung pada transfer pusat, tanpa kemandirian fiskal yang berarti.

Budaya, Identitas, dan Bahaya Fragmentasi

Dari perspektif kultural, Jawa Barat adalah rumah besar bagi berbagai sub-identitas: Sunda Priangan, Sunda Cirebonan, Sunda Bantenan, dan Sunda Betawi. Wacana pemekaran sering dibingkai sebagai “emansipasi kultural” dari dominasi pusat kebudayaan Sunda di Bandung.

Namun, jika tidak hati-hati, pemekaran juga bisa memperkuat sekat-sekat identitas dan menghidupkan chauvinisme lokal yang kontraproduktif bagi keutuhan Jawa Barat sebagai entitas historis dan kultural. Apakah kita siap membayar harga psikososial dari fragmentasi ini?

Infrastruktur Pemerintahan dan Risiko Pembengkakan Anggaran

Mendirikan provinsi baru berarti membangun ulang infrastruktur pemerintahan: kantor gubernur, DPRD, rumah sakit rujukan, markas polisi dan TNI, dan sebagainya. Ini tentu akan membebani APBN dan APBD.

Sementara itu, banyak kabupaten/kota di Jawa Barat hari ini pun masih tertatih dalam hal efisiensi anggaran dan pelayanan publik. Apakah pemekaran akan menghasilkan “pemerintahan yang lebih dekat rakyat” atau sekadar menambah birokrasi yang lamban dan koruptif?

Refleksi: Belajar dari Masa Lalu

Perlu diingat bahwa sebelum tahun 2000, Jawa Barat masih mencakup Banten. Namun, setelah pemekaran, apakah Banten benar-benar jauh lebih maju? Jawabannya kompleks.

Kota-kota seperti Tangerang memang berkembang pesat karena faktor geografis dan industrialisasi, namun banyak wilayah pedalaman Banten tetap tertinggal. Artinya, pemekaran tidak otomatis membawa kesejahteraan tanpa strategi pembangunan jangka panjang yang inklusif dan konsisten.

Jalan Tengah?

Mungkin kita tak perlu buru-buru memecah Jawa Barat menjadi lima provinsi. Yang lebih mendesak adalah mendesain ulang model pembangunan dan alokasi anggaran yang lebih adil, serta memperkuat kelembagaan antar-wilayah.