Tidak hanya itu, data tindak lanjut rekomendasi BPK juga perlu menjadi perhatian. Secara historis terdapat 535 temuan dengan 1.350 rekomendasi.
Hingga saat ini baru 1.072 rekomendasi atau sekitar 79,4 persen yang telah ditindaklanjuti, sementara 277 rekomendasi atau sekitar 20,5 persen masih belum diselesaikan sesuai ketentuan.
DPRD seharusnya meminta daftar lengkap rekomendasi yang belum selesai beserta target penyelesaiannya agar persoalan yang sama tidak terus berulang setiap tahun.
Pembahasan Raperda P2APBD juga tidak boleh dilepaskan dari capaian pembangunan daerah yang disampaikan dalam LKPJ Tahun 2025.
Pemerintah melaporkan Indeks Pembangunan Manusia mencapai 69,84 poin, angka kemiskinan 9,82 persen, tingkat pengangguran terbuka 6,17 persen, pertumbuhan ekonomi 5,75 persen, pendapatan per kapita sekitar Rp26,555 juta, ketimpangan pendapatan 0,344, serta prevalensi stunting 7,3 persen.
DPRD perlu menguji apakah capaian indikator tersebut benar-benar sebanding dengan besarnya anggaran yang telah dibelanjakan. Dengan kata lain, apakah APBD telah efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terakhir, DPRD perlu membandingkan seluruh indikator keuangan dan pembangunan Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya. Perbandingan tersebut penting untuk melihat apakah terjadi peningkatan atau justru penurunan kinerja pemerintah daerah.
Evaluasi seperti inilah yang akan memberikan gambaran utuh mengenai kualitas pengelolaan APBD, bukan sekadar melihat apakah anggaran terserap tinggi atau rendah.
Karena pada akhirnya, pembahasan Raperda P2APBD bukanlah forum untuk mencari kesalahan, melainkan momentum konstitusional bagi DPRD menjalankan fungsi pengawasan.
Masyarakat tidak hanya ingin mengetahui berapa triliun rupiah yang dibelanjakan pemerintah, tetapi juga ingin memastikan bahwa setiap rupiah APBD benar-benar digunakan secara efektif, sesuai aturan, memberikan manfaat nyata, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cianjur.
Oleh: Asep Toha (Direktur Poslogis)