Oleh: Fazar Rifqi As Sidik, M.Pd (Dosen Manajemen Pendidikan Islam UIN SGD Bandung & STIT Az Zahra Tasikmalaya, Mahasiswa Doktoral Administrasi Pendidikan UPI)
Pemerintah sedang membangun mimpi besar bernama Sekolah Garuda. Melalui Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SMA Unggul Garuda, negara menargetkan lahirnya sekolah-sekolah unggulan berbasis sains dan teknologi untuk mencetak generasi elite menuju Indonesia Emas 2045. Program ini diproyeksikan menjadi wajah baru pendidikan nasional yang modern, kompetitif, dan berorientasi global.
Pemerintah telah menetapkan empat lokasi prioritas pembangunan Sekolah Garuda, yakni di Belitung Timur, Timor Tengah Selatan, Bulungan, dan Konawe Selatan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menargetkan sekolah-sekolah tersebut mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan puluhan sekolah transformasi di berbagai daerah sebagai embrio Sekolah Garuda nasional.
Sekilas, program ini memang terdengar mengagumkan. Negara ingin menghadirkan sekolah dengan fasilitas modern, laboratorium lengkap, sistem asrama, bahkan orientasi menuju kampus-kampus elite dunia seperti Harvard atau Oxford. Rasanya seperti sedang menonton trailer masa depan: gedung megah, siswa cerdas, teknologi canggih, dan pidato panjang tentang Indonesia Emas yang terdengar begitu optimistis.
Masalahnya, hidup di Indonesia kadang tidak semewah presentasi PowerPoint kementerian. Di saat negara berbicara tentang sekolah berkelas dunia, masih ada sekolah yang sibuk mencari cara agar murid tidak kepanasan karena kipas angin mati. Ada guru yang mengajar lintas mata pelajaran karena kekurangan tenaga pendidik, bahkan ada sekolah yang lebih akrab dengan ember penampung air hujan dibanding laboratorium sains.
Ironisnya, pemandangan seperti itu sudah terlalu biasa sampai kita sering menganggapnya normal. Murid belajar di ruang kelas rusak sering dianggap sekadar berita musiman. Padahal, di saat yang sama, negara justru sedang menyiapkan sekolah dengan fasilitas premium dan kurikulum global. Kesenjangan itu perlahan membentuk psikologi sosial baru dalam dunia pendidikan: ada sekolah masa depan dan ada sekolah biasa.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengalokasikan anggaran sekitar Rp2 triliun untuk pengembangan Sekolah Garuda tahap awal. Sebagian anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan sekolah baru, pembinaan sekolah transformasi, serta dana abadi program pendidikan unggulan. Dalam sejumlah laporan, pembangunan satu sekolah bahkan diperkirakan dapat menelan biaya hingga ratusan miliar rupiah.
Jika dibaca dari perspektif ekonomi pendidikan, kebijakan ini sebenarnya tidak lahir begitu saja. Theodore Schultz dan Gary Becker melalui teori human capital memandang pendidikan sebagai investasi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul yang produktif secara ekonomi. Dalam logika ini, negara memang perlu menyiapkan sekolah elite untuk mencetak talenta terbaik yang nantinya menjadi motor pembangunan nasional.
Namun pendidikan tidak selalu berjalan sesederhana teori ekonomi. Michael Spence melalui signaling theory justru mengingatkan bahwa pendidikan sering kali berubah menjadi penanda status sosial. Ijazah, nama sekolah, dan label unggulan akhirnya lebih berfungsi sebagai simbol prestise dibanding ukuran kemampuan manusia yang sesungguhnya.
Di titik itulah Sekolah Garuda perlu dibaca secara lebih hati-hati. Sebab problem utama pendidikan Indonesia hari ini sebenarnya bukan kekurangan sekolah elite. Problem utamanya adalah ketimpangan yang terlalu lama dibiarkan hidup. Kita sudah terlalu akrab dengan istilah sekolah favorit dan sekolah buangan dalam kehidupan sehari-hari.
Dan kita tahu, sering kali nasib sekolah ditentukan bukan oleh kualitas manusianya, tetapi oleh alamatnya. Sekolah di kota besar lebih mudah mendapatkan perhatian dibanding sekolah di daerah pinggiran. Anak-anak di pusat kota tumbuh dengan akses pendidikan yang jauh lebih baik, sementara anak-anak di pelosok harus berjuang lebih keras hanya untuk memperoleh fasilitas belajar yang layak.
Sekolah Garuda dikhawatirkan memperlebar jarak itu. Masyarakat perlahan akan membaca pesan tidak tertulis bahwa ada sekolah yang disiapkan menjadi pusat talenta nasional, sementara sekolah lainnya cukup bertahan agar bangunannya tidak ambruk lebih dulu. Pendidikan akhirnya bergerak bukan lagi sebagai alat pemerataan, melainkan penanda siapa yang dianggap paling potensial oleh negara.
Indonesia sebenarnya pernah memiliki pengalaman serupa melalui RSBI atau Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Saat itu negara juga menjanjikan sekolah berkelas global dengan berbagai fasilitas unggulan. Namun pada akhirnya Mahkamah Konstitusi membubarkan program tersebut karena dianggap melahirkan diskriminasi dalam sistem pendidikan nasional. Sejarah itu seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah hari ini.
Kini logika yang mirip terasa hadir kembali dengan wajah baru. Bedanya, kali ini kemasannya lebih futuristik dan lebih meyakinkan. Diskursus mengenai Sekolah Garuda dipenuhi narasi tentang talenta elite, ranking global, dan kampus luar negeri. Sementara pembicaraan tentang ribuan sekolah biasa yang menghadapi persoalan mendasar justru perlahan tenggelam dari perhatian publik.