Oleh: Zenal Mukhlis (Kader Muda PMII)
Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, kepemimpinan daerah tidak bisa lagi berdiri di atas satu kaki. Namun, fenomena yang kerap terjadi justru sebaliknya: spiritualitas diagungkan, sementara intelektualitas diabaikan.
Dalam konteks kepemimpinan di Kabupaten Cianjur, ketimpangan ini bukan sekadar kelemahan, melainkan potensi kegagalan sistemik. Sebab, niat baik tidak akan pernah cukup jika tidak disertai dengan kemampuan berpikir yang matang dan teruji.
Sejarah pemikiran telah lama mengingatkan pentingnya keseimbangan ini. Imam Al-Ghazali menegaskan perlunya kesatuan antara akal dan hati agar manusia tidak tersesat dalam pemahaman yang timpang. Senada dengan itu, Aristoteles melalui konsep phronesis menunjukkan bahwa kebijakan yang baik lahir dari perpaduan antara etika dan rasionalitas.
Bahkan, Ibnu Khaldun telah memperingatkan bahwa kekuasaan tanpa fondasi moral dan pengetahuan hanya akan mempercepat kemunduran peradaban. Persoalannya, apakah peringatan ini masih dianggap relevan, atau justru sengaja diabaikan dalam praktik politik lokal di Kabupaten Cianjur hari ini?
Realitas menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan. Kepemimpinan sering kali lebih menonjolkan simbol-simbol moral ketimbang kualitas kebijakan. Retorika tentang nilai, ritus religiusitas, dan keberpihakan terus digaungkan, namun tidak diikuti oleh kemampuan membaca data, memahami sistem, serta merumuskan solusi konkret. Akibatnya, kebijakan menjadi sekadar normatif—tampak baik di permukaan, namun lemah dalam dampak. Ini bukan soal kekurangan niat, melainkan kekosongan kapasitas.
Masalah menjadi lebih serius ketika sumber daya manusia yang tidak melalui proses intelektual-organik dipaksakan menduduki jabatan strategis. Kepemimpinan semacam ini cenderung tidak memiliki kemandirian berpikir. Keputusan diambil bukan berdasarkan analisis utuh, melainkan intuisi dangkal, tekanan politik, atau kepentingan lingkaran dalam (inner circle).
Kondisi ini berisiko menimbulkan konflik kepentingan, mengurangi objektivitas, serta membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan yang hanya menguntungkan segelintir elite di lingkaran pemenangan dan keluarga, ketimbang masyarakat luas.
Dalam kondisi demikian, kepala daerah berisiko terdegradasi dari pengambil keputusan menjadi sekadar "penandatangan" kebijakan. Dampaknya nyata dan bersifat jangka panjang: kebijakan tidak tepat sasaran, program terjebak pada pencitraan, dan arah pembangunan menjadi tidak konsisten. Ketergantungan pada penasihat menjadi sangat tinggi, sementara keberanian mengambil keputusan rasional justru melemah.
Lebih ironis lagi, spiritualitas yang seharusnya menjadi kompas moral justru berpotensi berubah menjadi tameng legitimasi. Dengan berlindung di balik kalimat “yang penting niatnya baik”, kegagalan kebijakan seolah-olah menjadi hal yang dapat dimaklumi.
Di sinilah relevansi pemikiran Max Weber tentang "etika tanggung jawab" menjadi krusial. Seorang pemimpin tidak diukur dari kemurnian niatnya, melainkan dari konsekuensi nyata kebijakan yang dihasilkannya. Pemimpin dituntut untuk memastikan setiap langkahnya berpihak pada kaum mustad’afin kelompok lemah dan terpinggirkan melalui kebijakan yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.
Dalam ruang pemerintahan, kesalahan bukan lagi sekadar urusan pribadi, melainkan beban hidup bagi masyarakat luas. Kepemimpinan di Kabupaten Cianjur membutuhkan lebih dari sekadar citra moral; ia membutuhkan kedewasaan berpikir, keberanian intelektual, dan kemampuan membaca realitas secara utuh. Tanpa itu, kekuasaan hanya akan melahirkan kebijakan yang tampak saleh, namun gagal menjawab kebutuhan rakyat.
Sudah saatnya publik berhenti terpaku pada simbol dan mulai menuntut substansi. Sebab dalam politik, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi sang pemimpin, melainkan masa depan masyarakat yang dipimpinnya.