Karakter Massa Pemilih di Negara Berkembang dan Peran Pendidikan Politik

Oleh : Lilis Nuraeni

Di negara berkembang seperti Indonesia, karakter massa pemilih dominan pemilih parokial yang belum melek politik. Pemilih parokial tumbuh subur di negara berkembang karena rendahnya tingkat pendidikan, sempitnya wawasan-literasi, dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Pun pendidikan politik yang tidak berjalan sesuai dengan pemenuhan kebutuhan membentuk, membina pemilih partisipan yang melek politik.

Baca Juga: Bagaimana Jika Proses Pidana Berjalan Bersamaan Dengan Proses Perdata?

Banyak hal menjadikan pendidikan politik tidak berjalan yaitu;
Pertama; Mereka yang terjun di politik praktis (kader, aleg) rata-rata tidak memiliki dasar keilmuan politik yang cukup. Mereka tidak mau belajar secara mendalam tentang substansi politik hingga ketika mensosislisasikan kontek politik tidak komprehensif.

Baca Juga: Polres Subang Ungkap Peredaran Farmasi Tanpa Izin

Kedua; kader, aleg tidak bekerja maksimal mensosialisasikan posisi strategis politik terhadap kehidupan masyarakat. Hingga sebagian besar masyarakat tidak paham dan sadar bahwa hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat merupahan hasil kebijakan politik.

Ketiga; agen-agen pendidikan politik kurang/tidak memiliki kepedulian dan tanggungjawab untuk mengembangkan, membentuk masyarakat menjadi melek politik.

Keempat; Ada pihak-pihak tertentu , yang sengaja memburamkan konteks politik untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Mereka sengaja merancang konsep politik dengan formulasi parsial agar masyarakat (massa parokial) tergiring oleh opininya.

Baca Juga: Tindakan Debitur Pailit Mengalihkan Aset Yang Merugikan Kreditur Dapat Dibatalkan Melalui Actio Pauliana

Seharusnya instrumen-isntrumen pendidikan politik bekerja optimal untuk mensosialisasikan memberikan wawasan pendidikan politik agar pendidikan politik dapat efektif dan fungsional. Faktanya pendidikan politik hanya muncul ketika menjelang/pada saat tahun politik, itupun sifatnya bukan memberikan pendidikan politik sesuai konsep dan kebutuhan mengentaskan massa pemilih, namun hanya situasional-pragmatis untuk meraup suara semata masing-masing kontestan dan parpol masing-masing.
Fakta begini sampai kapan terjadi, dan kapan politik Indonesia akan mapan seperti negara lain.***