Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara: Kepercayaan Publik Jadi Kunci Keberhasilan Pemerintah Tangkal Disinformasi

JournalNusantara.com/ JAKARTA – Upaya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam memerangi hoaks dan disinformasi di ruang digital dinilai perlu dibarengi dengan strategi komunikasi publik yang efektif agar mampu membangun kepercayaan masyarakat.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara, Suswinda Ningsih, mengatakan keberhasilan penanggulangan disinformasi tidak hanya bergantung pada pengawasan maupun penindakan terhadap konten bermasalah, tetapi juga ditentukan oleh bagaimana pemerintah membangun komunikasi yang terbuka, transparan, konsisten, dan berbasis data.

"Dari perspektif komunikasi publik, keberhasilan penanggulangan disinformasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penindakan, tetapi juga oleh efektivitas strategi komunikasi yang dibangun," kata Suswinda Ningsih kepada PorosJakarta.com, Kamis (6/8/2026).

Menurutnya, komunikasi publik yang kredibel akan memperkuat public trust atau kepercayaan masyarakat terhadap informasi resmi yang disampaikan pemerintah.

"Komunikasi yang terbuka, transparan, konsisten, dan berbasis data akan meningkatkan kepercayaan publik. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sumber informasi resmi, peluang berkembangnya hoaks dan disinformasi akan semakin kecil karena publik memiliki rujukan informasi yang kredibel," ujarnya.

Literasi Digital Harus Menjadi Investasi Jangka Panjang

Suswinda menilai peningkatan literasi digital tidak boleh dipandang sebagai program yang bersifat sementara. Menurutnya, literasi digital merupakan investasi jangka panjang untuk membangun masyarakat yang mampu menghadapi tantangan perkembangan teknologi informasi.

Ia menjelaskan, literasi digital bukan sekadar mengajarkan masyarakat mengakses informasi, tetapi juga membangun kemampuan berpikir kritis, memverifikasi fakta, memahami konteks informasi, hingga mengenali manipulasi digital seperti *deepfake* maupun konten yang dihasilkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

"Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga menjadi warga digital (digital citizens) yang bertanggung jawab," jelasnya.

Penanganan Disinformasi Perlu Kolaborasi Multipihak

Dalam kajian ilmu komunikasi, Suswinda menegaskan penanganan disinformasi membutuhkan pendekatan kolaboratif atau collaborative governance.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Penanganan hoaks akan lebih efektif apabila melibatkan media massa, platform digital, akademisi, komunitas pemeriksa fakta, hingga masyarakat sipil.

"Pemerintah, media massa, platform digital, akademisi, komunitas pemeriksa fakta, dan masyarakat sipil harus membangun ekosistem komunikasi yang saling mendukung. Pendekatan multipihak ini akan menghasilkan mekanisme penanganan yang lebih adaptif, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi yang terus berubah," tuturnya.