Kenapa Program Makan Bergizi Gratis Butuh Kolaborasi Lintas Sektor?

Oleh: Anisa Choirin NM (Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikenal sebagai terobosan besar dalam agenda pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

Dengan sasaran utama anak sekolah dan kelompok rentan, program ini bertujuan untuk menekan angka stunting, memperbaiki kualitas gizi, dan menyiapkan generasi masa depan yang lebih sehat.

Namun, di balik optimisme tersebut, ada satu pertanyaan mendasar yang patut diajukan, yaitu mampukah negara menjalankan program sebesar ini sendirian?

Pengalaman panjang mengenai kebijakan sosial di Indonesia menunjukkan bahwa program dengan cakupan luas dan kompleksitas yang tinggi sering kali tersandung pada persoalan klasik, salah satunya distribusi yang tidak merata, kualitas layanan yang timpang, serta lemahnya pengawasan.

MBG, dengan kebutuhan logistik harian, standar gizi yang ketat, dan jangkauan wilayah yang luas, berkemungkinan menghadapi masalah serupa jika hanya bertumpu pada kapasitas birokrasi negara. Dan di sinilah pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai prasyarat keberhasilan, bukan sekadar pelengkap kebijakan.

MBG sejatinya bukan hanya tentang program makan, melainkan kebijakan multisektor yang bersinggungan dengan pendidikan, kesehatan, pertanian, dan ekonomi lokal.

Oleh karena itu, pendekatan satu aktor jelas tidak akan memadai. Pemerintah memang memegang peran sentral sebagai perumus kebijakan, penyedia anggaran, dan penjamin standar.

Namun, peran tersebut harus dilengkapi oleh keterlibatan aktor non-negara yang memiliki sumber daya, keahlian, dan jaringan yang tidak selalu dimiliki negara.

Pada sektor swasta, misalnya, memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan rantai suplai, logistik, dan efisiensi operasional. Tanpa keterlibatan mereka, tantangan distribusi pangan terutama di wilayah terpencil akan sulit diatasi.

Kolaborasi dengan sektor swasta bukan berarti menyerahkan tanggung jawab negara, melainkan memanfaatkan kapasitas yang ada untuk memastikan program berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan minim pemborosan.

Di sisi lain, MBG juga membuka peluang besar bagi penguatan ekonomi lokal. Pelibatan petani, UMKM, dan koperasi sebagai penyedia bahan pangan bukan hanya soal efisiensi distribusi, tetapi juga soal keadilan ekonomi.

Ketika bahan makanan diserap dari produksi lokal, MBG berubah dari sekedar program konsumsi sosial menjadi instrumen pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Program ini tidak hanya memberi makan anak-anak, tetapi juga menghidupkan roda ekonomi desa dan kelurahan.

Peran masyarakat sipil juga tidak kalah penting. Organisasi non-pemerintah, komunitas, dan akademisi dapat berkontribusi dalam edukasi gizi, pemantauan kualitas makanan, hingga pengawasan pelaksanaan program.

Tanpa kontrol sosial yang kuat, program sebesar MBG rawan menjadi proyek administratif yang sibuk di atas kertas, tetapi jauh dari kebutuhan riil masyarakat.

Keterlibatan masyarakat sipil membantu memastikan bahwa MBG dijalankan secara transparan dan berpihak pada penerima manfaat.