Korupsi Pertamina: Sekali Tepuk Dua Sasaran Didapat

Oleh: Agung Wibawanto

Modusnya kan memang begitu. Stok dalam negeri atau produk dalam negeri sebenarnya ada, namun dikatakan tidak sesuai spek. Atau, memang sengaja ditahan (disembunyikan) lalu dianggap stok tidak ada. Apa yang dilakukan harus diajukan impor dari luar yang selisih harganya sangat signifikan.

Ini untuk produk apapun, minyak mentah untuk BBM, minyak goreng, bahkan susu sapi dan gula juga demikian. Lalu, jika presiden sudah mengetahui siapa yang suka impor tersebut (yang bikin gemas), pasti juga harusnya tahu apa modus impor itu. Sekadar memenuhi stok atau mau maling?

Jika kemudian terjadi skandal pemufakatan jahat yang diketahui penegak hukum, dan terbukti merugikan negara, barulah semuanya heboh. Kasus Patra Niaga terjadi selama 5 tahun (2018-2023) di era Jokowi dan bau diketahui pada 2025 di era Prabowo. Seperti kata Mahfud MD, tidak mungkin Kejagung bisa jalan jika tanpa izin dari presiden.

Sementara, sebuah kebijakan impor tidak mungkin ada jika tanpa izin presiden. Dan memang faktanya presiden saat itu (Jokowi) tahu praktik impor minyak mentah. Kala itu Jokowi terlihat bernada sebatas warning. Artinya apa? Artinya impor tersebut menyebalkan bagi negara. Tapi mengapa terus berlangsung hingga lima tahun?

Kini Jokowi berkesaksian terbalik, ia mengatakan bahwa dulu tidak memiliki kecurigaan terhadap Pertamina. Maka dipastikan dulu Jokowi mengatakan ia sudah tahu siapa yang suka impor itu hanyalah gimik. Guna kepentingan pencitraan kepada publik agar dirinya dianggap tegas. Atau memang warning yang memiliki kesan, "Awas, saya udah tahu lho praktik kalian."

Entah apa bentuk "kompensasinya" hingga yang awalnya tahu siapa yang suka impor lalu berubah menjadi "tidak memiliki kecurigaan". Ini gaya ngeles yang klasik. Publik tahu gaya ini berarti sebaliknya (sesungguhnya ia tahu dan sudah punya informasi kejahatan). Mengapa kini dibongkar dan tidak dibiarkan saja? Prabowo yang memberi izin kepada Kejagung pastilah sudah komunikasi dengan Jokowi terlebih dahulu.

Sebelum itu, Kejagung apa ya mungkin jika tidak tahu praktik korupsi tersebut? Kejaksaan memiliki intel di mana-mana sebagai fungsi pengawasan pastilah mereka tahu, tapi jika tanpa izin dari presiden maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kembali soal yang sekarang. Sepertinya kasus ini memang punya target tertentu yang sangat politis.

Karena jika keperluan hukum ansich, harusnya sudah dilakukan sejak awal dan tidak sebatas operator Patra Niaga. Seharusnya dibongkar hingga tingkat pengambil kebijakan dan keputusan (Menteri). Melihat fakta yang terjadi sekarang ini (hanya menangkap 7 pejabat PT Patra Niaga dan swasta), maka skenarionya adalah: ganti operator, karena bangkai yang lama sudah terlalu berbau busuk.

Ke tujuh tersangka dipastikan tidak bersuara karena hidup mereka dan keluarga sudah dijamin. Paling hanya berapa tahun. Carikan pemain lain untuk melakukan peran yang sama menguasai Pertamina (termasuk mengangkat Dirut dan Komut dari kalangan kader Gerindra sendiri). Tidak sekadar itu, isu ini juga memiliki target sasaran lain yakni menyerang PDIP melalui Ahok.

Ahok atau BTP justru yang kini diserang dan dipojokkan karena sebagai Komut Pertamina, terlebih mengaku banyak informasi tapi tidak melakukan apapun untuk mencegah. Anak SD juga sudah bisa melihat arahnya kemana. Tidak hanya buzzer penguasa, bahkan kini Jokowi pun menyinggung peran seorang komisaris yang harusnya mengawasi.

Ahok sendiri sebagai Komut Pertamina sedangkan kasus korupsi terjadi di sub holding PT Patra Niaga yang memliki komisaris sendiri. Mengapa bukan komisaris Patra Niaga yang diserang? Jelas bukan arah sasarannya kemana? Jadi, sekali tepuk maka 2 sasaran didapat. Jangan khawatir, publik yang cerdas pasti sudah tahu permainan ini.