Pengamat Denny JA: Saatnya Politik Move On Setelah Putusan MK

photo author
Wandi Ruswannur, Journal Nusantara
- Rabu, 24 April 2024 | 09:26 WIB
Gedung MK (kilat.com/Ainurrahman)
Gedung MK (kilat.com/Ainurrahman)

What next? Apa yang perlu dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi, 22 April 2024 soal pilpres?

“Jawabannya singkat dan tegas. Marilah kita MOVE ON. Berpolitik yang move on karena tiga alasan,” Demikian Denny JA dalam video orasi yang disebarkannya di medsos setelah mendengar hasil putusan MK.

Ujar Denny, Putusan MK yang menolak semua gugatan dari pihak Amin dan pihak Ganjar Mahfud itu adalah chapter terakhir dari buku lama. Setelah putusan MK, kita pun memasuki halaman dari buku yang baru.

Politik move on harus kita kerjakan karena situasi sama sekali sudah berubah. Apalagi pasangan Anies- Muhaimin dan pasangan Ganjar- Mafhud sudah menerima hasil MK, dan mengucapkan selamat atas kemenangan Prabowo-Gibran.

Denny menegaskan tiga alasan perlunya Politik Move On. Pertama, koalisi partai yang kita kenal selama ini koalisi 01 di belakang Anies dan Muhaimin, koalisi 03 di belakang Ganjar Mahfud, koalisi itu segera bubar.

Bubar baik karena mereka membubarkan diri secara resmi, ataupun bubar secara perlahan melalui waktu. Sejak pilpres 2004, di politik Indonesia tak pernah ada koalisi partai yang kalah yang bertahan panjang.

Setelah putusan MK, masing-masing partai akan mencari cara, mencari peluang untuk Survive untuk tumbuh dalam pemerintahan baru yang dikendalikan oleh presiden yang menang.

Jika gagal bergabung, mereka beroposisi, yang sangat lemah di DPR. Sangat jarang partai di Indonesia yang secara sengaja memilih beroposisi.

Koalisi partai pemenang pilpres juga akan berubah. Koalisi 02 yang menang di belakang Prabowo Gibran pun akan tumbuh lebih besar.

Sekarang ini koalisi partai pro Prabowo Gibran itu yang didukung oleh Golkar,Gerindra, Demokrat dan PAN, belum menguasai kursi DPR di atas 50%.

Itu hukum besi politik. Koalisi partai ini akan mencari tambahan partai-partai yang lain agar mereka pun majoritas di DPR . Hanya dengan menguasi mayoritas kursi DPR, mereka bisa mengendalikan pemerintahan secara efektif.

Alasan kedua, kita juga harus move on karena suara yang kritis itu dari kalangan terpelajar itu perlu ditransformasikan, untuk lebih mempengaruhi sistem politik secara substansial.

Selama ini kita mendengar aksi protes dari teman-teman Civil Society. Begitu keras mereka menghantam Prabowo, Gibran dan Jokowi. Memang dalam pilpres kali ini, mereka dikalahkan.

Tapi suara kritis mereka tidak sia-sia. Itu bagian dari civic education. Sikap kritis mereka penting untuk terus mematangkan demokrasi yang sedang tumbuh.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Wandi Ruswannur

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Korupsi Musuh Pancasila

Senin, 1 Juni 2026 | 17:49 WIB

Lima Sila sebagai Lima Luka

Senin, 1 Juni 2026 | 08:25 WIB

Refleksi Tentang Kesetaraan Gender

Sabtu, 30 Mei 2026 | 08:53 WIB

Qurban dan Kepedulian Sosial

Selasa, 26 Mei 2026 | 21:04 WIB

Dua Wajah Indonesia

Selasa, 26 Mei 2026 | 04:34 WIB

Mengapa Indonesia Sulit Maju?

Minggu, 24 Mei 2026 | 08:07 WIB

Rekacipta Indonesia

Sabtu, 23 Mei 2026 | 08:16 WIB

Perangai Islam Ilmiah

Sabtu, 23 Mei 2026 | 08:13 WIB

Sistem AHWA dalam Pemilihan Ketua Umum PBNU

Jumat, 22 Mei 2026 | 05:29 WIB
X